Kepala BNPT Ajak Negara-Negara PBB Untuk Tingkatkan Peran Pemuda Dalam Pencegahan Terorisme

Jakarta – Negara anggota PBB memiliki peran penting utamanya dalam ‘strategic communication’ dalam menangani penyalahgunaan internet termasuk media sosial untuk tujuan-tujuan terorisme. Untuk itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, mengajak para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dapat terus meningkatkan peran dan keterlibatan Pemuda dalam upaya pencegahan terorisme termasuk upaya kontra radikalisasi

Hal tersebut di dikatakan Kepala BNPT, saat mewakili Indonesia dalam menghadiri undangan Konfresnsi Tingkat Tinggi (KTT) yang diikuti para pimpinan Badan Anti Teror yang ada di dunia . Acara yang digelar PBB. KTT bertema Strengthening International Cooperation To Combat The Evolving Threat Of Terrorism itu diadakan di kantor pusat PBB, New York, Amerika Serikat, pada Kamis-Jumat (28-29 Juni 2018)..

“Kami mengajak Negara Anggota PBB termasuk institusi PBB untuk dapat meningkatkan kerjasama internasional dalam penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk menciptakan dunia yang damai dan harmonis,” kata Kepala BNPT dalam paparannya Jumat (29/6/2018) siang waktu setempat,.

BNPT sendiri menurutnya telah mendirikan Pusat Media Damai (PMD) di bawah program kontra-radikalisasi. “Tujuan dari program ini adalah untuk menyebarluaskan kontra-narasi on-line dan off-line dengan mempromosikan nilai-nilai toleransi dan moderasi, serta mengambil bagian dalam program ketahanan nasional mempromosikan falsafah negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” ucapnya.

Kepala BNPT yang saat itu berbicara pada sesi III yang mengambil tema “Strengthening global action to prevent violent extremism, including by engaging youth and preventing misuse of new technologies and the internet by terrorists” ini juga menyampaikan mengenai keberhasilan Indonesia yang telah berhasil mengamenden UU Pemberantasan Terorisme.

“Dimana Undang Undang tersebut mengedepankan pendekatan berimbang antara pendekatan jkeras (hard approach) dan dengan pendekatan lunak (soft approach), sehingga termuat aspek-aspek pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional; kontra radikalisasi dan deradikalisasi,” ujar mantan Kabarekrim Polri ini

Lebih lanjut mantan Kapolda Jawa Barat ini juga mengatakan bahwa BNPT saat ini sedang menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan mengedepankan whole of government and whole of society approach. “RAN ini bertumpu pada empat pilar, yakni pencegahan; deradikalisasi; penegakan hukum dan penguatan legislasi; dan kemitraan dan kerja sama internasional,” tutur alumni Akpol tahun 1985 ini

Selama berada di Markas Besar PBB tersebut, Kepala BNPT juga melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai pejabat PBB diantaranya dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen)PBB, Antonio Guterres dan pertemuan bilateral dengan negara lainnya seperti Australia.

Seperti diketahui, KTT yang mengumpulkan para pimpinan Badan Anti Teror seluruh dunia ini merupakan konferensi pertama yang diselenggarakan PBB. KTT ini bertujuan untuk membangun kemitraan baru dalam kerja sama multilateral guna meningkatkan upaya-upaya penanggulangan terorisme oleh masyarakat internasional. Selain para pejabat pemerintah, peserta Konferensi ini juga berasal dari organisasi-organisasi regional dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pada KTT kali ini Kepala BNPT didampingi oleh Direktur Regional dan Multilateral BNPT, Andhika Chrisnayudhanto, S.IP, SH, MA serta Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB di New York yaitu Duta Besar Dian Triansyah Djani.