Wapres RI minta pelaksanaan Pemilu 2024 tidak menimbulkan Ketegangan dan Potensi Konflik di Masyarakat.

Wapres RI minta pelaksanaan Pemilu 2024 tidak menimbulkan Ketegangan dan Potensi Konflik di Masyarakat

Jakarta – Pengalaman dalam gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) sebelumnya telah mengajarkan bahwa momen pelaksanaan Pemilu merupakan saat dimana persatuan bangsa diuji. Dimana dalam ajang Pemilu tersebut masyarakat berpotensi terpolarisasi akibat panasnya tensi politik. Oleh karena itu, diperlukan penyatuan langkah agar pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang tidak menimbulkan ketegangan dan potensi konflik di masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Wakil Presiden (Wapres) RI, Prof. Dr. (HC). KH. Ma’ruf Amin, dalam keynote speakernya saat menghadiri acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik dalam rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024” di Astor Ballroom The St. Regis Hotel, Jakarta, Senin (13/03/2023).

“Tentunya kita tidak ingin mengulangi pengalaman buruk di Pemilu yang lalu. Kita mesti bulatkan tekad dan satukan langkah agar Pemilu 2024 mendatang menjadi pemilu yang aman, damai dan berkualitas,” ujar Wapres K.H. Ma’ruf Amin.

Dialog Kebangsaan ini diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan mengangkat tema ”Merajut Persatuan Dan Kesatuan, Mencegah Polarisasi Sosial Dan Politik Identitas Dalam Pemilu 2024”.

Lebih lanjut Wapres menuturkan bahwa Pemilu sejatinya adalah ajang untuk menemukan pemimpin terbaik bangsa. Untuk tujuan tersebut, partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024, sebagai kendaraan politik para calon pemimpin ke depan diharapkan dapat bersaing dengan beradu gagasan.

“Partai politik peserta pemilu mestinya berjuang merebut suara rakyat melalui suguhan gagasan-gagasan baru dan cemerlang,” tegas Wapres

Selain itu, Wapres juga mengharapkan kepada parpol dalam Pemilu 2024 mendatang tidak menggunakan strategi politik identitas yang dapat menyebabkan polarisasi sosial yang tajam di tengah masyarakat.

“Strategi polarisasi mungkin saja dapat memenangkan suara, tapi hal itu sekaligus juga merusak negara. Oleh karena itu, strategi pemenangan pemilu wajib mengedepankan persatuan nasional meskipun peserta pemilu tengah bersaing untuk menang,” imbau mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Wapres pun mencontohkan, pada Pemilu 2019 telah terjadi polarisasi sosial yang tajam di masyarakat. Menurutnya, sebagian pendukung parpol saling menjatuhkan dengan isu politik identitas, alih-alih beradu gagasan mengenai konsep berbangsa dan program untuk mengatasi tantangan strategis di tingkat lokal dan global.

“Kondisi tersebut sungguh memprihatinkan dan menjadi ujian yang mengancam bangsa kita. Pemilu seolah menjadi kontraproduktif karena berpotensi memecah-belah bangsa,” tegas Kyai yang pernah menjabat sebagai Rais ‘Aam Nahdlatul Ulama ke-10 imi.

Oleh sebab itu, Wapres meminta hal tersebut tidak terulang pada Pemilu 2024 mendatang karena sangat bertentangan dengan cita-cita negara dan demokrasi.

“Kita mesti bulatkan tekad dan satukan langkah agar Pemilu 2024 menjadi pemilu yang aman, damai, dan berkualitas,” ujar Wapres.

“Pancasila kita genggam sebagai kunci dalam menghadapi Pemilu 2024. Kampanye pemilu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),” katanya.

Untuk itu, Wapres pun menyampaikan beberapa pesan kepada para Parpol. Pertama, Wapres meminta partai politik peserta pemilu agar memberikan instruksi kepada kader dan simpatisannya untuk menggunakan cara-cara kampanye yang santun dan beradab.

“Kita tunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang adil dan beradab, sesuai sila kedua Pancasila,” tuturnya.

Kemudian juga, ujar Wapres, partai politik diharapkan aktif mengampanyekan keunggulan program-program yang akan mewujudkan kemajuan dan kebaikan bangsa dan negara.

“Jangan gunakan instrumen apapun yang berpotensi apalagi mampu menjadikan bangunan persaudaraan kita retak,” pintanya.

Kedua, Wapres meminta kepada seluruh pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, serta lembaga terkait lainnya agar memperkuat sinergi untuk mengawal Pemilu 2024 sehingga terselenggara secara aman, tertib, dan terhindar dari praktik-praktik kecurangan.

“Waspadai gerakan kampanye negatif di media sosial, karena perang politik di media sosial pasti akan terjadi selama Pemilu,” ujarnya mengingatkan.

Selanjutnya, khusus kepada BNPT Wapres meminta agar BNPT mewaspadai pihak-pihak yang memanfaatkan Pemilu untuk mendelegitimasi Pemerintah dengan mengadu domba rakyat menggunakan isu-isu SARA, bahkan dengan tindakan kekerasan dan terorisme.

“Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk menjaga Pemilu 2024 agar berjalan kondusif, sehingga terpilih pemimpin-pemimpin bangsa yang terbaik, yang akan mengabdikan waktu, tenaga, dan pikirannya demi rakyat Indonesia,” katanya Wapres mengakhiri.

Dalam acara Dialog Kebangsaan tersebut tampak hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol. (Purn) Tito Karnavian mewakili Menko Polhukam yang berhalangan hadir, Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, MH.

Dalam acara tersebut Wapres Kyai Ma’ruf Amin tampak didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Arif Rahmansyah Marbun.

Acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi Talk Show dengan menghadirikan narasumber Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, Praktisi Hukum dan Politik Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, MH, anggota Bawaslu Dr. Herwyn J. Malonda, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si. dan Pengamat Politik Dr. Hendri Satrio sebagai Penanggap Utama.