Wapres: BNPT Lakuan Gerakan RANPE Termasuk Tangani Anak-Anak Napiter

Jakarta – Pengaruh radikalisme berdampak besar bagi tumbuh kembang anak-anak napi teroris dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Tindakan pemerintah dirasa masih kurang intensif terhadap penanganan radikalisme untuk anak napi teroris.

Menanggapi hal ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa sudah ada gerakan RANPE (Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme) yang dinaungi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Rencana aksi tersebut juga sudah mencakup masalah terkait dengan anak-anak napi teroris.

Selain itu, Wakil Presiden juga memberi arahan untuk melakukan reintegrasi dan merubah pola pikir masyarakat terhadap anak-anak napi teroris.

“Kita ingin kedepannya masalah anak-anak [napi teroris] ini lebih ditangani dengan baik, sebab melalui RANPE itu sudah ada program-programnya. Saya akan minta BNPT untuk melakukan program tersebut bersama dengan lembaga yang terkait,” ujar Wapres di Kediaman Wakil Presiden, Jakarta, pada Senin (6/2/2023).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, masyarakat harus percaya bahwa anak-anak napi teroris masih bisa diperbaiki dengan perlakuan dan cara-cara yang lebih spesifik, termasuk kerja sama BNPT dengan pemerintah daerah setempat.

“BNPT bersama dengan pemerintah daerah harus ada semacam pusat rehabilitasi untuk anak-anak ini. Dan, kemudian juga disamping melakukan rehabilitasi, juga melakukan upaya-upaya pengembalian mereka kepada masyarakat dalam rangka reintegrasi supaya masyarakat mau menerima dan bahkan mau mendidik,” urainya.

Selain itu, Wapres merasa pemerintah juga perlu mewaspadai adanya risiko terhadap anak-anak yang bisa terpapar radikalisme melalui internet.

“Bahkan sekarang, kita menandai ada anak yang justru terpapar bukan karena bergaul, bukan karena berinteraksi, tapi saya dilapori Polri bahwa ada anak yang tiba-tiba jadi radikal karena berkomunikasi lewat internet,” ujar Wapres.

Oleh karena itu, Wapres menegaskan kepada pemerintah dan masyarakat untuk memperhatikan masalah yang timbul dari interaksi secara langsung maupun melalui media.

“Artinya, masalah ini perlu diperhatikan, bukan saja yang ditinggal teroris, tapi juga bisa terpapar melalui media,” pungkas Wapres.