Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
New York – Wamenlu RI Arrmanatha Ch Nasir menyampaikan strategi
penanggulangan terorisme saat menghadiri sidang debat terbuka DK PBB.
Wamenlu juga memberikan dukungannya kepada Afrika dalam penanggulangan
terorisme yang menjadi ancaman global.
“Terorisme terus menjadi ancaman global yang berdampak pada situasi
keamanan dan menghambat pembangunan, termasuk di Afrika,” ujar Wamenlu
RI pada Sidang Terbuka di Dewan Keamanan PBB, dalam keterangannya,
Kamis (23/1/2025).
Sidang DK PBB digelar pada (21/1) yang membahas mengenai
penanggulangan terorisme di Afrika. Wamenlu menyampaikan upaya
pemerintah Indonesia menangani terorisme, seperti mengedepankan
prinsip ‘national ownership’ dan strategi ‘soft approach’ yang sejalan
dengan Piagam PBB dan hukum internasional.
“Pengalaman Indonesia juga menunjukkan pentingnya mengatasi akar
permasalahan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan”, ujarnya.
Selain itu, salah satu faktor yang mendorong berkembangnya terorisme
di era modern adalah akibat tingginya kesadaran masyarakat terhadap
ketidakadilan dan kemanusiaan. Wamenlu lalu menyampaikan upaya
mengatasi akar permasalahan terorisme di berbagai tingkatan, mulai
tingkat nasional hingga tingkat global.
Di tingkat nasional, ia menyampaikan perlunya upaya mengedepankan
dialog, toleransi, dan nilai-nilai moderasi. Ia juga menekankan
pentingnya kebijakan terkait literasi digital, penyuluhan, serta
kemampuan critical thinking untuk melindungi masyarakat dari ideologi
berbahaya.
“Kebijakan nasional juga harus mencakup upaya menanggulangi aspek
pendanaan dari terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan”, ujar
Arrmanatha.
Kemudian di tingkat kawasan, Wamenlu menegaskan perlunya mengedepankan
mekanisme regional dalam upaya penanggulangan terorisme. Arrmanatha
juga menyampaikan komitmen untuk mendukung inisiatif terkait di
negara-negara Uni Afrika, diantaranya Nouakchott Process dan Accra
Initiative.
Dukungan Indonesia kepada negara-negara Afrika selama ini dilakukan
melalui program pembangunan kapasitas dalam kerangka Jakarta Center
for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). “Dukungan ini mencerminkan
komitmen Indonesia sebagai mitra Afrika yang dapat diandalkan”,
ujarnya.
Pada tingkat global, ia menyampaikan perlunya pertukaran informasi dan
praktik terbaik (best practices) untuk meningkatkan upaya
penanggulangan terorisme diantara aparat penegak hukum.
“Terorisme tidak mengenal batas. Oleh karena itu, kerja sama di
tingkat global menjadi sangat penting,” ujar Wamenlu RI.
Ia juga mengajak masyarakat internasional mendukung Afrika dalam
mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah keamanannya sendiri,
termasuk mencegah terorisme dan kejahatan terorganisir lintas negara.
Mengakhiri pernyataannya, Wamenlu RI menekankan pentingnya
implementasi efektif Agenda 2063 Uni Afrika untuk mendukung
transformasi Afrika menjadi kekuatan global di masa depan.
“Reformasi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan representasi yang adil
bagi Afrika merupakan langkah krusial dalam meningkatkan partisipasi
Afrika di panggung global,” ujarnya.
Diketahui, sidang debat terbuka DK PBB dipimpin oleh Menteri Luar
Negeri Aljazair, Ahmed Attaf. Selaku Presiden DK PBB bulan Januari,
Aljazair menempatkan isu penanggulangan terorisme sebagai salah satu
isu prioritasnya.
Pertemuan kali ini turut dihadiri oleh 10 (sepuluh) negara pada
tingkat Menteri dan Wakil Menteri, antara lain Sierra Leone, Somalia,
Panama, Rwanda, Angola, dan Sudan Selatan.
Partisipasi Indonesia dalam sidang debat terbuka DK PBB kali ini
mencerminkan kesiapan Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam bidang
penanggulangan terorisme.