Wali Napiter Perlu Diberikan Vaksin Ideologi agar Tak Terpapar Paham
Radikal Terorisme

Batu – Penyebaran paham radikal terorisme merupakan ancaman serius
yang dapat menyasar siapa pun, termasuk para wali napiter di dalam
lembaga pemasyarakatan. Meskipun memiliki peran sebagai pengawas di
dalam penjara, para wali napiter rentan terpengaruh dan menjadi target
dari upaya radikalisasi yang dilakukan oleh narapidana tindak pidana
terorisme.

Hal tersebut dikatakan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid,
S.E., M.M., dihadapan 120 peserta kegiatan Rapat Koordinasi Program
Deradikalisasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Hotel Golden Tulip
Holland Resort, Batu, Jawa Timur, Selasa (23/7/2024).

“Seorang wali napiter harus kebal dari paham radikal terorisme, karena
diantara napiter tidak sedikit ada yang seorang ideolog, yang menjadi
kekhawatiran adalah nanti dia melakukan provokatif, mempengaruhi
secara ideologi terhadap wali napiter,” ujar Brigjen Pol R. Ahmad
Nurwakhid.

Oleh karena itu, dirinya merasa perlu membentengi para wali napiter
dengan memberikan vaksin ideologi baik itu wawasan kebangsaan dan
moderasi beragama untuk memperkuat imunitas agar tidak mudah
terpengaruh paham radikal terorisme tersebut.

“Mereka ini kan bertemu dengan napiter setiap hari, makanya kita
berikan pemahaman dan menyamakan persepsi yang sering kita sebut
vaksin ideologi,” ujar Direktur.

Sambil bersilahturahmi dan menyamakan persepsi, lanjut Direktur, kita
melakukan vaksinasi ideologi agar pemahaman antara BNPT dan wali
napiter sama.

“Supaya mainset paradigma dan penguatan ideologi Pancasila makin kuat,
dan juga supaya secara ajaran agama, wali napiter memiliki imunitas
terhadap segala paparan virus ideologi radikal yang notabene
menunggangi agama terutama agama Islam,” imbuhnya.

Seorang napiter, lanjut Direktur, terpapar paham takfiri dengan
mengkafirkan orang yang berbeda, merasa paling agamis, merasa paling
baik, merasa dirinya berjuang diatas agama.

“Padahal dirinya gak sadar bahwa dia sedang memperalat dan menunggangi
agama,” ungkap Direktur.

Karena itu Direktur mengungkapkan pentingnya Rapat Koordinasi ini
untuk merencanakan dan mengembngkan program deradikalisasi.

“Kita melaksanakan rakor agar lebih efektif dan optimal serta lebih
produktif, dengan begitu diharapkan program deradikalisasi di dalam
lapas akan berjalan sesuai dengan harapan,” ujarnya.

Seperti diketahui BNPT menerapkan strategi Pentahelix dalam
menanggulangi radikalisme dan terorisme.

“Hal ini dikukan secara holistic yaitu penangannya dari hulu ke hilir.
Hilirnya tentu kita koordinasi dengan Densus. Kemudian pasca
penangkapan oleh Densus, kita berkoordinasi dengan Lapas,” jelas
Nurwakhid.

Sedangkan hulunya, lanjut Nurwakhid, adalah Kesiapsiagaan Nasional,
Kontra Radikalisasi oleh karena itu diperlukan stategi Pentahelix,
yaitu bekerjasama dengan Pemerintah, di mana dalam hal ini
Kementerian/Lembaga maupun Pemda, Masyarakat, akademisi, Media dan
Pengusaha.