Twitter Sebut Telah Hapus 115.861 Akun Terorisme

Jakarta – Twitter menyatakan jumlah permintaan dari pemerintah untuk data pengguna berada pada rekor tertinggi. Hal ini bisa terlihat pada laporan transparansi terakhir pada enam bulan antara Januari hingga Juni.

Dikutip Tech Crunch, Jumat, 1 November 2019, dalam jangka waktu tersebut terdapat 7.300 permintaan. Jumlah ini meningkat 6 persen dari tahun sebelumnya, namun jumlah akun yang berpengaruh turun sebanyak 25 persen.

Twitter menyerahkan sejumlah data akun dalam kurang dari setengah kasus yang masuk. Dari sejumlah pemerintahan yang meminta data pengguna, Amerika Serikat menjadi negara dengan permintaan terbanyak.

Dalam periode Januari-Juni, negara itu memasukkan 2120 permintaan dari 4150 akun atau sekitar sepertiga dari seluruh permintaan. Sedangkan Jepang memiliki 1742 permintaan untuk 2445 akun.

Selain itu, ada 33 permintaan data untuk 86 akun streaming video Periscope yang mengungkapkan informasi pada 60 persen kasus.

Twitter juga mengungkapkan ada tiga surat keamanan nasional atau national security letters (NSLs) yang bisa memaksa perusahaan menyerahkan data non-konten pada FBI. Namun surat tersebut tidak disetujui oleh hakim.

Pada laporan tersebut juga mengungkapkan adanya kenaikan jumlah informasi pribadi, media sensitif, konten mengandung kebencian. Twitter juga mengklaim terus mengambil tindakan.

Raksasa teknologi tersebut mengatakan telah menghapus 124.339 akun peniru dan 115.861 akun yang mempromosikan terorisme. Twitter juga menghapus 244.188 akun yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan eksploitasi seksual anak.