TNI Perkuat Diplomasi Pertahanan Hadapi Ancaman Nontradisional di Indo-Pasifik

JAKARTA – Ancaman keamanan di kawasan Indo-Pasifik semakin berkembang dan tidak lagi hanya berbentuk konflik bersenjata. Keamanan siber, terorisme, keamanan maritim, hingga perlindungan infrastruktur strategis bawah laut kini menjadi bagian dari tantangan yang harus diantisipasi bersama.

Untuk menghadapi ancaman tersebut, TNI memperkuat diplomasi pertahanan dan kerja sama dengan negara-negara di kawasan. Pertukaran informasi, koordinasi, patroli bersama, hingga peningkatan kapasitas prajurit menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas kawasan.

Kabid Kerja Sama ASEAN Puskersin TNI Kolonel Arm David Eldo mengatakan karakter ancaman nontradisional yang tidak selalu terlihat secara langsung membuat kerja sama antarnegara semakin penting.

Menurut David, pertukaran informasi dan koordinasi diperlukan agar potensi ancaman dapat dideteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas.

“Yang nontradisional itu yang tidak kasatmata, misalnya masalah keamanan siber. Kemudian kontraterorisme, keamanan maritim, dan bantuan kemanusiaan juga menjadi ancaman yang harus dihadapi,” ujar David dikutip dair laman rri.co.id, Sabtu (12/9/2026).

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah keamanan infrastruktur bawah laut, khususnya kabel internet yang menjadi tulang punggung konektivitas komunikasi digital antarnegara.

Keberadaan kabel bawah laut memiliki posisi strategis karena menopang pertukaran data dan komunikasi global. Karena itu, perlindungannya tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga bagian dari kepentingan keamanan dan kerja sama pertahanan kawasan.

Di bidang intelijen, TNI juga memperkuat pertukaran informasi dengan sejumlah negara, di antaranya Malaysia, Singapura, dan Filipina.

David mengatakan kerja sama tersebut menjadi salah satu cara untuk mempersempit ruang gerak jaringan yang berpotensi mengancam keamanan.

“Kita sharing informasi dengan Malaysia, Singapura, Filipina. Sehingga jaringan ini bisa ditutupi, pergerakannya dibatasi, sehingga bisa tertangkap,” katanya.

Selain pertukaran informasi, kerja sama pertahanan dilakukan melalui patroli terkoordinasi dengan negara-negara yang memiliki wilayah perbatasan langsung dengan Indonesia.

Patroli tersebut mencakup pengamanan wilayah perairan dan ruang udara yang menjadi bagian penting dari interaksi strategis antarnegara di kawasan.

Menurut David, diplomasi pertahanan tidak semata-mata diarahkan untuk menghadapi ancaman. Kerja sama dengan negara mitra juga menjadi sarana meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit TNI.

Salah satunya dilakukan melalui program pendidikan dan pertukaran dengan negara-negara mitra. Prajurit TNI mendapat kesempatan mengikuti pendidikan internasional sekaligus mempelajari pengalaman negara lain dalam menghadapi tantangan pertahanan dan keamanan.

“Prajurit kita belajar dari best practice negara lain. Knowledge transfer dan technology transfer, kemudian lesson learned juga dari sana,” ucapnya.

Penguatan diplomasi pertahanan tersebut pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan militer. Stabilitas Indo-Pasifik juga memiliki dampak langsung terhadap keamanan jalur perdagangan dan aktivitas ekonomi Indonesia.

Kawasan yang aman dan stabil diperlukan untuk menjaga kelancaran konektivitas, perdagangan, serta mobilitas masyarakat.

Karena itu, semakin eratnya kerja sama pertahanan di kawasan diharapkan dapat membangun lingkungan strategis yang lebih aman sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.