Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memegang teguh prinsip
netralitas selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Penegasan ini
disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam
rapat kerja perdananya bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR pada
Senin (25/11/2024).
“Secara kebijakan, Kementerian Pertahanan dan TNI memang membawa
prinsip netralitas dengan tugas mengamankan dan melancarkan Pilkada
2024,” ujar Menhan.
Ia menjelaskan bahwa Kemenhan dan TNI akan bekerja secara profesional
untuk memastikan pesta demokrasi yang dijadwalkan pada Rabu, 27
November 2024, dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.
Selain menegaskan netralitas, Sjafrie juga menyatakan komitmennya
untuk melanjutkan program pembangunan kekuatan pertahanan negara yang
telah dirintis oleh Presiden Prabowo Subianto semasa menjabat sebagai
Menhan. “
Konsep strategi Kementerian Pertahanan adalah melanjutkan dan
mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara yang sudah
dirintis lima tahun yang lalu oleh Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto,” ungkapnya.
Program lanjutan ini, menurut Sjafrie, tidak hanya menjadi tanggung
jawab Kemenhan tetapi juga melibatkan seluruh jajaran TNI. “Ini
merupakan tugas lanjutan dan tugas pengembangan yang dibebankan kepada
saya dan juga kepada Tentara Nasional Indonesia,” ujarnya. Sementara
itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memaparkan bahwa sebanyak 35
prajurit TNI, baik yang masih aktif maupun yang telah purna tugas,
mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
“Rinciannya adalah 16 perwira tinggi, 16 perwira menengah, dua perwira
pertama, dan satu orang tamtama,” ungkap Agus.
Agus menjelaskan bahwa setiap prajurit yang ingin mencalonkan diri
diwajibkan untuk mengundurkan diri dari status aktif sebelum terjun ke
dunia politik.
“Kalau prajurit aktif kan enggak boleh ikut politik praktis. Itu
komitmen TNI untuk menjaga netralitas,” kata Agus.