Yogyakarta – Para calon kepala daerah pilkada serentak 2018 diminta tidak mengumbar isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Mereka diminta menghindari ujaran kebencian dan dianjurkan saling adu konsep, ide, dan gagasan dalam memajukan daerahnya.
Hal itu dikemukakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ketika didaulat menjadi keynote speaker Seminar Nasional ‘Bela Negara dan Kebangkitan Bangsa’ dan Bedah Buku ‘Negara Khilafah versus Negara Kesatuan RI’ di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Selasa (31/10/2017). “Hindari kampanye yang berujar kebencian, berujar SARA,” katanya.
Selain kampanye hitam, Tjahjo juga mengingatkan agar calon kepala daerah tidak bermain politik uang. “Praktik politik uang adalah penyakit dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Kunci sukses pilkada maupun pileg-pilpres, satu, partisipasi masyarakat meningkat. Kedua, tidak ada politik uang,” katanya.
Tjahjo juga mengingatkan masa-masa sekarang adalah masa konsolidasi demokrasi. Di mana tinggal menghitung bulan ke depan, tepatnya Agustus 2018, parpol sudah bisa mengusulkan capres dan cawapres saat pilpres 2019.
“Tetapi alhamdulillah, konsolidasi demokrasi ini diawali pilkada serentak 2015, 286 (pilkada) berjalan lancar,” ungkapnya seperti dilansir Detik.com.
Walaupun hampir memasuki tahun politik 2019 dan di tahun 2018 akan berlangsung pilkada serentak di 171 daerah, Tjahjo tetap optimis kondisi dalam negeri tetap kondusif. Konsolidasi demokrasi yang dijalankan pemerintah diyakininya juga akan berjalan dengan baik.
“Pilkada (serentak 2018) ini aroma dan hawanya sudah pileg dan pilpres (2019). 171 daerah ini sudah 68 persen suara pemilih pileg dan pilpres. Saya optimis dari sisi anggarannya sudah tercukupi, ada komitmen dari kepolisian dan diback up TNI (menjaga keamanan),” ujarnya.