Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) terus tunjukan upaya dalam meningkatkan kualitas lembaga. Hal itu dibuktikan dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis (4/10/2018).
Dimana dalam Nota Kesepahaman ini nantinya akan ditempatkan sebanyak 15 orang lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ( PKN STAN) di BNPT.
Sekretaris Utama (Sestama) BNPT, Marsda TNI Dr. A. Adang Supriyadi S.T., M.M menjelaskan bahwa MoU ini merupakan bentuk upaya dalam mencapai lembaga pemerintah yang baik dan bersih. Dimana menurutnya dibutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi dalam hal keuangan.
“Kita mendapatkan15 orang pegawai negeri sipil lulusan STAN yang semuanya berbasis keuangan. Tentunya ini sangat penting untuk melaksanakan tugas-tugas di BNPT terkait dengan good government dan clean government,” ujar Marsda TNI Asep Adang Supriyadi usai penandatanganan MoU tersebut di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis siang.
Dirinya menjelaskan bahwa bagian keuangan harus memiliki tata kelola yang baik, karena akan berurusan dengan anggaran-anggaran BNPT.
“Keuangan ini kita harus punya tata kelola yang baik didalam melaksanakan pengelolaan anggaran-anggaran yang disesuaikan dengan tugas-tugas di BNPT, kedepan yang lebih berat lagi. Ini perlu adanya sumber daya manusia ya betul-betul mengerti tentang keuangan,” ujar alumni AAU tahun 1985 ini.
Terkait penempatan, dirinya menjelaskan nantinya akan dibutuhkan assessment terlebih dahulu, dimana nantinya ia akan memanggil biro-biro terkait agar penempatan sesuai dengan kompetensi masing-masing, termasuk mentalitas agar tidak salah sasaran.
“Penempatannya sendiri saya akan mengadakan assessment dulu, saya,Inspektorat,Biro Perencanaan dan Biro Umum akan saya panggil satu persatu. Secara mentalitas juga akan kita lihat,akan kita assessment juga,jangan sampai salah menempatkan orang-orang tersebut di tugas-tugas kedepan,” katanya.
Sementara itu Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan Dr. Hadiyanto, SH menjelaskan bahwa ini merupakan upaya dalam membawa perbaikan tata kelola keuangan di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) mengingat umumnya K/L tidak memiliki lulusan STAN.
“K/L ini pada umumnya tidak memiliki lulusan STAN,diharapkan dengan penempatan STAN itu mereka digembleng dengan keuangan negara, pajak, pengetahuan kebendaharaan negara, pajak, keuangan negara bisa lebih membawa perbaikan tata kelola keuangan di masing-masing K/L terutama bagaimana menyajikan LKPP, ” tutur Hadiyanto.
Dalam penandatanganan nota kesepahaman itu hadir pula Kementerian dan Lembaga lain meliputi Kominfo, Kemenkes, Kemen-BUMN, Ombudsman, Bapennas, Kemenprin, Bawaslu, Kemendikbud, BPPT, Kemenhub, Komnas HAM, Kemenko Perekonomian,Kemenko BPMK, Kemenko Maritim, Kemendagri,Kemensos, Kemenaker, Kemen PUPR,Kemendes, KemenPAN-RB, Kemenpora, Lemhanas, PPATK dan BNPT.
Sementara pejabat BNPT lainnya yang ikut hadir yaitu Kepala Biro Umum, Brigjen TNI Dadang Hendrayudha dan Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas, Bangbang Surono, Ak, MM.