Jakarta – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengaku kalau saat ini siber terorisme menjadi tantangan tersendiri. Keberadaan teroris berbasis siber itu mulai menyerang lapisan sosial
“Yang diserang adalah layer sosialnya dulu, di situ ada rekrutmen, pendanaan, radikalisasi, dan kegiatan terorisme lain yang menggunakan platform medsos,” ucap Direktur Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional BSSN, Agung Nugraha di Jakarta, Senin (23/12) lalu.
Dikatakan, sejauh ini pihaknya telah dapat memetakan akun-akun media sosial yang kecenderungannya digunakan untuk menyebarkan paham radikalisme.
“Di web atau dark web juga bisa jadi ada aktivitas penggalangan dana (public funding) maupun transaksi-transaksi ilegal yang ada kaitannya dengan akun-akun radikal tertentu di media sosial. Indikasinya memang mereka belum memiliki kemampuan untuk bisa merusak,” tutur Agung.
Meski belum memberikan dampak secara nyata, BSSN telah menggaet Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melakukan kerja sama pengamanan dunia siber dari ancaman serangan teroris. “Kerja samanya seperti pertukaran informasi, capacity buliding kedua belah pihak, ya sifatnya umum,” singkat Agung.
Sebelumnya, Kepala BSSN Hinsa Siburian juga mengatakan potensi penyebaran radikalisme di ruang siber merupakan hal yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, infrastruktur kritikal bisa juga menjadi target serangan teroris.
Adapun sistem infrastruktur kritikal adalah semua objek vital nasional yang berbasis elektronik dan tersambung dengan internet. Maka, pihaknya juga mewaspadai cepatnya persebaran informasi di internet yang bisa digunakan untuk mempercepat proses indoktrinasi seseorang terhadap radikalisme dan terorisme melalui internet.
Sementara itu, Kepala BNPT Suhardi Alius, dalam keterangan tertulisnya usai menandatangani MoU dengan BSSN pada Jumat (18/12) pekan lalu, mengatakan bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi dan dunia siber saat ini bisa menjadi pedang bermata dua.
Di satu sisi, perkembangan ini dapat membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, juga dimanfaatkan oleh para pelaku aksi terorisme untuk melancarkan aksi mereka hingga menyebarkan paham mereka.
Dia menerangkan, pihaknya memerlukan kerja sama dengan BSSN karena gerakan radikal terorisme saat ini telah menggunakan ruang siber untuk menyebarkan pemahaman mereka. BSSN pun, kata Suhardi, membutuhkan bantuan BSSN untuk melakukan identifikasi dan mencari solusi bersama untuk mengatasi ancaman terorisme di ruang siber.
“Kami butuh bantuan dari BSSN pada khususnya untuk mengidentifikasi dan mencari solusi bersama terkait dengan masalah di dunia siber. Hal ini mengingat BSSN adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk keamanan ruang siber ini,” kata mantan Kabareskrim Polri itu.
Selain dengan BSSN, BNPT juga memiliki kerja sama penanggulangan terorisme di dunia maya dengan Kemenkominfo, khususnya terkait dengan penutupan akun. Dalam hal ini BSSN adalah leading sector dalam pengamanan infrastruktur siber dari serangan teroris.
“Kami telah melakukan sharing informasi. Akan tetapi, untuk penutupan akun itu ranahnya Kemenkominfo, kami ada task force di situ dan leading-nya adalah Kemenkominfo,” singkatnya.