Ankara – Sebanyak 18.632 pegawai pemerintah Turki telah diberhentikan dari posisi mereka oleh keputusan resmi di bawah status darurat Turki. Langkah tersebut diambil karena mereka terkait dengan kelompok Organisasi Teroris Fetullah (FETO). Demikian informasi resmi pemerintah Turki yang disitat theguardian, Minggu (8/7).
Informasi tersebut juga mengatakan 148 lainnya, yang sebelumnya diberhentikan di beberapa institusi publik dan organisasi, kembali diaktifkan.
Selain itu, sebanyak 8.998 petugas kepolisian diberhentikan dari Direktorat Keamanan Umum, dan 649 lainnya diberhentikan dari Komando Gendarmerie Umum.
Sebanyak 3.077 personel dari Komando Pasukan Darat, 1.126 dari Komando Pasukan Laut, dan 1.949 dari Komando Pasukan Udara juga dikeluarkan dari militer Turki.
Bahkan, 1.052 orang, termasuk kandidat judisial dan pegawai pemerintah diberhentikan dari Kementerian Kehakiman. Sementara itu, 12 asosiasi, 3 surat kabar dan sebuah TV channel ditutup.
Selain itu, 1.526 lainnya dari pasukan keamanan Turki — tentara (324), Direktorat Keamanan Umum (1.167) dan Komando Gendarmerie Umum (35)– yang telah diberhentikan, kini dikeluarkan.
Sebanyak 199 akademisi juga diberhentikan di bawah keputusan yang resmi.
Turki menetapkan status darurat kali pertama pada 20 Juli 2016, paska gagalnya upaya kudeta yang dilakukan FETO dan pimpinan mereka yang berdiam di AS. Fetullah Gulen. Peristiwa kudeta itu mengakibatkan 251 orang tewas dan hampir 2.200 orang luka-luka.
Dalam upanya untuk melawan teror, Turki telah mengeluarkan keputusan untuk memutus hubungan personel yang terkait teror kepada pemerintah. Status darurat Turki ini akan dicabut, Senin (9/7) usai pengumuman kabinet baru.