Tantangan Pemilu di Negara Majemuk, Dibutuhkan Kedewasaan dan Kematangan Berpolitik

Jakarta – Indonesia adalah negara majemuk dengan berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Kondisi itu menjadi tantangan besar di tengah persaingan kontestasi politik di setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Karena itu dibutuhkan kedewasaan dan kematangan berpolitik dari tingkat elit hingga akar rumput agar proses demokrasi lima tahunan itu berjalan lancar, aman, dan damai.

“Jika kontestasi politik tidak mampu dikelola dan diselenggarakan dengan baik, dikhawatirkan justru akan menimbulkan polarisasi sosial di tengah masyarakat. Kondisi itu tentu saja akan mengganggu stabilitas nasional,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, MH, saat memberi sambutan pada Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik Dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta, Senin (13//3/2023).

Kepala BNPT melanjutkan bahwa ancaman polarisasi sosial akan semakin potensial ketika praktik politik identitas, politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoax bertebaran di tengah masyarakat. Tentu saja praktik semacam itu tidak hanya membahayakan demokrasi di Indonesia, tapi juga mengancam kutuhan dan kedaulatan bangsa.

Menurutnya, Pemilu merupakan pesta demokrasi lima tahunan yang bertujuan untuk menyalurkan suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam memiliki calon pemimpin dan wakil rakyat. Apalagi Pemilu 2024 akan menjadi tonggak sejarah baru bagi demokrasi di Indonesia dengan adanya penyelenggaraan Pemilu secara serentak.

Lebih lanjut, Kepala BNPT menyampaikan bahwa dalam sistem politik demokrasi, Pemilu merupakan salah satu instrument penting dalam menilai capaian kesuksesan demokrasi di suatu negara. Salah satu indikatornya adalah terselenggaranya Pemilu yang jujur, aman, damai, dan berkualitas.

“Dari tahun ke tahun, pasca reformasi indeks demokrasi kita terus mengalami kenaikan. Itu ditunjukkan dengan partisipasi politik rakyat yang semakin tinggi dan penyelenggaraan Pemilu yang berjalan demokratis. Tentu masih banyak tantangan dan kekuarang yang harus kita benahi dengan komitmen bersama mewujudkan tatanan demokrasi yang lebih berkualitas dan bermartabat,” papar Boy Rafli.

Karena itulah, katanya, BNPT bekerjasama dengan penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu berinisiatif menyelenggarakan Dialog Bersama Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Dialog ini untuk menyamakan visi dan komitmen bersama dalam penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, aman, damai, dan bebas dari praktik politik identitas.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menjadi keynote speech dalam kegiatan ini. Hadir juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda. Dialog ini diikuti oleh 120 perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024 dan 180 orang perwakilan dari Kementerian dan Lembaga.

Dalam kegiatan ini juga akan diselenggarakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) partai politik peserta Pemilu 2024 dan penandatanganan antara BNPT dengan KPU dan Bawaslu.

Setelah itu dilakukan dialog kebangsaan dengan narasumber Kepala BNPT, Anggota Bawaslu Herwyn Malonda, Prof. Dr. Jimly. Asshiddiqie, S.H, dan pengamat komunikasi politik Dr. Hendri Satrio.