Tangkal Radikalisme, Kesbangpol Kaltim Ajak Perkuat Sinergi Jaga Persatuan

Samarinda – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)Provinsi Kalimantan Timur, Sufian Agus, menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman radikalisme yang berpotensi mengganggu ideologi Pancasila serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Pernyataan ini disampaikannya dalam rapat pemantauan perkembangan politik daerah yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (19/6/2025). Rapat dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.

“Radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama yang berakar pada penyimpangan paham keagamaan, harus kita hadapi bersama. Ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal menjaga
keutuhan bangsa,” ujar Sufian.

Ia menyoroti bahwa radikalisme bukan sekadar ancaman laten, tetapi juga dapat menciptakan ketegangan horizontal di tengah masyarakat maupun konflik vertikal dengan negara. Menurutnya, pengalaman dari berbagai negara menjadi pelajaran penting bahwa paham ekstrem dapat
menghancurkan stabilitas sosial jika tidak ditangani secara dini.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi lintas sektor untuk deteksi dini dan penanganan potensi konflik,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, turut dibahas berbagai isu strategis pasca-Pemilu 2024, termasuk dinamika politik lokal, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah wilayah, serta tantangan sosial ekonomi seperti kenaikan harga bahan pokok dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Sufian mengakui bahwa sejumlah peristiwa, seperti PSU, muncul akibat celah aturan yang dimanfaatkan oleh segelintir pihak. Ia menekankan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan agar pemilu mendatang berjalan lebih solid dan transparan.

Tak hanya fokus pada aspek politik, rapat juga menyoroti situasi terkini di wilayah seperti Muara Kate yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari lintas sektor. Kesbangpol pun menyatakan siap menjadi
fasilitator dalam menjembatani masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk diteruskan ke forum Forkopimda.

“Isu keamanan, sosial, dan ekonomi adalah satu kesatuan. Kita harus membaca gejala sejak dini agar tidak berkembang menjadi krisis,” tegasnya.