Tanggulangi Terorisme di Poso, BNPT Perkuat Sinergisitas dengan Seluruh Unsur Pemerintah, dan Masyarakat

Poso – Beberapa provinsi di Indonesia memiliki catatan aktivitas jaringan terorisme yang cukup panjang, salah satunya provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Poso. Oleh karena itu hingga sekarang di Poso terdapat kelompok-kelompok yang terlibat dalam beberapa aksi terdahulu. Sejarah konflik radikal terorisme di Poso memiliki pola yang berbeda karena mayoritas akibat dari konflik horizontal.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, MH, dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) dan Silaturahmi Kepala BNPT bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kabupaten Poso yang berlangsung di kantor Bupati Poso, Rabu (12/8/2020).

“Konflik di antara masyarakat tersebutlah yang pada akhirmya mengakibatkan perbenturan agama yang berujung pada aksi teror. Di samping itu, Kabupaten Poso ini juga dikenal sebagai lokasi pergerakan jaringan kelompok radikal Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso yang sudah meninggal ditembak aparat yang sampai pada hari ini digantikan oleh Ali Kalora,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar.

Lebih lanjut Kepala BNPT menjelaskan, berdasarkan berbagai pertimbangan, maka BNPT perlu memberikan perhatian khusus pada Kabupaten Poso khususnya terkait program deradikalisasi. Mengingat bahwa undang-undang mengamanatkan deradikalisasi sebagai suatu rangkaian yang terpadu dan berkesinambungan, maka dalam proses pelaksanaannya pun memerlukan perencanaan yang komprehensif dan sistematis.

“Setelah kami berjumpa dengan Mitra, dengan tetap menggunakan metode soft approach dalam melaksanakan penanggulangan terorisme yang selama ini diterapkan. Kita tetap mengedepankan kesejahteraan,” ujar mantan Waka Lemdiklat Polri ini.

Mengedepankan kesejahtearaan ini bisa juga dengan melakukan pembangunan non fisik, yang mana menurut Kepala BNPT adalah membangun karakter kebangsaan. Dimana Negara Indonesia ini merupakan anugrah, Karena terorisme ini merupakan kejahatan transnasional, kejahatan kemanusiaan yang menjadi musuh masyarakat seluruh dunia yang bahkan tidak segan-segan untuk membunuh orang.

“Melihat berbagai kejadian tersebut tentunya tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita ragu. Permasalahannya adalah seberapa kuat kita menghadapi ideologi terorisme yang mengusung konsep agama. Dimana ada sebagian anak-anak muda kita yang terprovokasi dan terjebak dalam pemahaman-pemahaman ideologi radikal,” ujar mantan Kapolda Papua ini.

Untuk itulah menurut aluimni Akpol tahun 1988 ini pihaknya pada Rabu hari ini melakukan dialog dengan unsur tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada Kabupaten Poso untuk efektifitas dalam konteks penanggulangan terorisme yang lebih komprehensif.

“Artinya tidak hanya dari aspek penegakkan hukum semata, tetapi bagaimana program-program di bidang pembangunan kesejahteraaan bisa lebih efektif dan dirasakan oleh masyarakat luas. Yang mana masyarakat tentunya juga bisa merasakan hasilnya dengan baik.” ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.

Tujuan lain pertemuan dengan Forkopinda Poso ini menurut Kepala BNPT, juga untuk melanjutkan program yang sedang berjalan di bidang sinergisitas, terutama adalah kontribusi dari beberapa Kementerian/Lmebaga (K/L) dari Pusat yang selama ini sudah dijalankan. Dimana pihaknya melakukan sebuah evaluasi yang kemudian merencanakan kelanjutan seperti apa

“Tentunya hal ini perlu dikoordinasikan dan di komunikasikan baik oleh BNPT beserta tim sinegisitas dan juga dengan para tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Poso ini sendiri. Tentunya dari tokoh pemerintahan pak Bupati dan jajaran, dari DPRD serta tokoh agama, sehingga program sinegisitas ini akan semakin tersosialisasi dengan baik,” ujarnya

Melihat hal tersebut maka Kepala BNPT mengatakan bahwa upaya merajut dan menciptakan perdamaian tentunya adalah sebuah kebutuhan bersama dan merupakan sebuah kondisi yang diharapkan bagi seluruh masyarakat di Tanah Air.

“Kerjasama sinergitas diantara tokoh pemerintahan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama tentunya perlu kita rajut terus dan narasi-narasi persatuan diantara ita juga harus dikuatkan terus,” kata perwira tinggi yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Banten ini.

Untuk itu Kepala BNPT juga meminta dukungan dari masyarakat Poso agar bisa lebih efektif untuk mengatasi kelompok bersenjata yang sampai hari ini masih bertindak secara brutal yang melakukan pembunuhan terhadap warga masyarakat dan juga melakukan intimidasi.

“Tentunya hal tersebut adalah sesuatu yang tidak diinginkan dan menjadi ancaman bagi masyarakat kita. Mudah0mudahan tim terpadu ini bisa lebih cepat untuk mengatasi kelompok bersenjata ini. Dan tentunya hal ini tidak bisa lepas dari dukungan masyarakat luas,” kata mantan Kapolrestabes Padang ini mengakhiri

Acara silaturahmi Kepala BNPT bersama Forkopinda Kabupaten Poso ini juga dihadiri oleh, Bupati Poso Kolonel Mar (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu Ketua Komisi I DPRD Kab. Poso, Hidayat, Dandim 1307/Poso Letkol Inf I Gusti Nyoman Mertayasa, SE, Kapolres Poso AKBP Darno, S.H. S.I.K, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Poso LB Hamka, SH, Komandan Yonif 714/Sintuwu Maroso, Mayor Inf. Constantinus Rusmanto, S.Sos, M.Sc, Kasatgas Tinombala, Dantim BAIS Wilayah Poso, Kabinda Wilayah Poso, Kepala Kesbangpol para Kepala Dinas, akademisi, takoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang ada di Kab. Poso. Selain itu hadir pula pihak dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Dalam kunjungannya ke Poso ini, Kepala BNPT didamping Deputi bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Kepala Biro Perncanaan, Hukum dan Humas (Karorenkummas) Bangbang Surono Ak, MM, Direktur Dradikalisasi Prof Dr. Irfan Idris, MA serta pejabat lainnya