Suriah Tuduh Turki Sponsor Utama Terorisme di Wilayahnya

Damaskus – Menteri Luar Negeri (Menlu) Suriah, Walid al-Moallem, menuduh Turki sebagai salah satu sponsor utama terorisme di negara dan wilayahnya. Ia mengatakan Ankara bersalah atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena memotong air ke lebih dari selusin kota yang menolak pendudukan Turki.

Dalam bahasa kasar yang tidak biasa, al-Moallem berkata, rezim Turki berkuasa dalam hal sponsor dan pemodal terorisme. Menurutnya pemutusan pasokan air membahayakan nyawa warga sipil, terutama selama krisis virus Corona.

Al-Moallem juga menuduh Turki memindahkan teroris dan tentara bayaran – yang oleh beberapa orang disebut sebagai ‘oposisi moderat’ – dari Suriah ke Libya, melanggar kedaulatan Irak, menggunakan pengungsi sebagai alat tawar-menawar melawan Eropa dan mengajukan klaim dengan paksa terhadap sumber energi di Mediterania.

“Rezim Turki saat ini telah menjadi rezim yang nakal dan melanggar hukum di bawah hukum internasional,” kata Menlu Suriah itu seperti dikutip dari AP, Minggu (27/9/2020).

“Kebijakan dan tindakannya, yang mengancam keamanan dan stabilitas seluruh kawasan, harus dihentikan.”

Al-Moallem menyatakan bahwa pemerintah Suriah tidak akan menyisihkan upaya untuk mengakhiri pendudukan dengan segala cara yang mungkin di bawah hukum internasional dari pasukan Amerika Serikat (AS) dan Turki.

“Tindakan pasukan ini, yang dilakukan secara langsung atau melalui agen teroris mereka, milisi separatis, atau entitas yang dibuat dan tidak sah, adalah batal demi hukum, tanpa efek hukum,” ujarnya.

Al-Moallem, yang juga wakil perdana menteri, juga mengecam sanksi yang dijatuhkan oleh AS. Ia mengatakan AS memblokir pengiriman obat dan peralatan yang menyelamatkan jiwa selama pandemi.

Dia menyebut Undang-Undang Perlindungan Sipil Caesar Suriah yang disahkan oleh Kongres AS sebagai upaya tidak manusiawi untuk mencekik warga Suriah, seperti George Floyd dan yang lainnya yang dicekik dengan kejam di AS, dan seperti Israel mencekik warga Palestina setiap hari.

Al-Moallem menyerukan kepada semua negara yang terkena sanksi sepihak dan mereka yang menolak tindakan tersebut untuk merapatkan barisan dan mengurangi dampaknya bagi rakyat melalui kerja sama, koordinasi, dan cara politik, ekonomi serta komersial yang konkret.

Di bidang politik, dia mengatakan pemerintah Suriah berharap sebuah komite yang diberi tanggung jawab menyusun konstitusi baru untuk negara itu akan berhasil. Namun, katanya, ini hanya mungkin jika tidak ada campur tangan eksternal apa pun dalam pekerjaannya dan oleh pihak mana pun.

Konflik Suriah sembilan tahun, yang awalnya dimulai sebagai perang saudara, kemudian menjadi pertarungan proxy regional. Turki, yang sekarang menguasai zona di Suriah utara, telah mendukung pejuang oposisi melawan Presiden Suriah Bashar Assad, pejuang Kurdi Suriah, dan kelompok ekstremis ISIS. Sedangkan pasukan AS dikerahkan di negara itu untuk melawan kelompok ISIS.