Suriah Selatan Kian Bergejolak, Pemerintah Hadapi Tekanan Israel hingga Ancaman ISIS

DAMASKUS – Upaya pemerintah Suriah memulihkan keamanan nasional menghadapi tantangan baru di wilayah selatan. Serangan kelompok bersenjata terhadap pasukan keamanan pemerintah, meningkatnya ketegangan di Sweida, hingga aktivitas sel-sel kelompok ISIS di sekitar Damaskus memperlihatkan kompleksitas persoalan keamanan yang belum terselesaikan.

Dikutip dari TheJerusalemPost.com, Senin (26/10), situasi tersebut membuat pemerintah Suriah harus menghadapi berbagai ancaman secara bersamaan. Selain menjaga stabilitas dalam negeri, Damaskus juga menghadapi ketegangan di kawasan perbatasan akibat operasi militer Israel serta persoalan hubungan dengan komunitas Druze di Sweida yang memiliki aspirasi otonomi dengan tingkat yang beragam.

Wilayah Suriah selatan menjadi salah satu kawasan yang paling rumit dalam upaya pemulihan kendali pemerintah. Persoalannya tidak hanya berkaitan dengan aktivitas kelompok bersenjata, tetapi juga menyangkut hubungan antarkomunitas, pengaturan kehadiran pasukan keamanan, dan dinamika geopolitik di perbatasan.

Ketegangan dengan Israel menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi. Operasi dan patroli Israel di sepanjang perbatasan, termasuk yang memasuki desa-desa Suriah, memicu kemarahan serta kekecewaan warga setempat. Pekan lalu, seorang warga Suriah dilaporkan tewas dalam insiden yang kemudian memicu aksi protes.

Peristiwa tersebut menambah tekanan terhadap pemerintah Suriah dalam merespons keresahan masyarakat sekaligus menghadapi aktivitas militer Israel. Kehadiran pasukan Israel di wilayah perbatasan juga menjadi persoalan sensitif karena berkaitan dengan kedaulatan wilayah dan keamanan penduduk sipil.

Di Sweida, tantangan lain muncul dari posisi komunitas Druze yang memiliki dinamika politik dan keamanan tersendiri. Wilayah tersebut tidak berada di bawah kendali efektif pemerintah pusat dan sejumlah pihak menginginkan tingkat kemandirian yang berbeda-beda.

Kondisi ini membuat upaya Damaskus memperluas kendali pemerintah tidak semata-mata bergantung pada pengerahan aparat keamanan. Pemerintah juga harus menghadapi persoalan kepercayaan, kepentingan lokal, dan tuntutan politik masyarakat setempat agar stabilitas dapat dibangun secara berkelanjutan.

Sementara itu, ancaman keamanan juga dilaporkan masih muncul di kawasan antara Damaskus dan Daraa serta di sekitar perbatasan Dataran Tinggi Golan. Sel-sel ISIS dan kelompok bersenjata lainnya dinilai masih menjadi tantangan bagi aparat dalam menjaga keamanan di kawasan tersebut.

Ancaman dari kelompok-kelompok itu memperumit upaya pemerintah membangun kembali sistem keamanan yang efektif. Pemerintah harus mengantisipasi serangan terhadap aparat sekaligus memastikan bahwa kebijakan keamanan di wilayah selatan tidak memperbesar ketegangan dengan komunitas lokal.

Persoalan tersebut semakin rumit karena Israel menuntut agar wilayah Suriah selatan didemiliterisasi. Tuntutan itu membatasi ruang gerak pemerintah Suriah untuk menempatkan kekuatan militernya di kawasan tersebut. Dalam skema yang dimaksud, Suriah hanya diperbolehkan mengerahkan pasukan Kementerian Dalam Negeri dengan persenjataan ringan.

Pembatasan semacam itu menimbulkan persoalan tersendiri bagi pemerintah Suriah. Di satu sisi, Damaskus harus menjaga keamanan wilayah dan melindungi penduduk dari serangan kelompok bersenjata. Di sisi lain, tuntutan demiliterisasi membatasi jenis serta kekuatan aparat yang dapat dikerahkan ke kawasan selatan.

Dengan demikian, tantangan keamanan Suriah selatan tidak berdiri sendiri. Persoalan kedaulatan dan tekanan eksternal, hubungan pemerintah pusat dengan komunitas Druze, serta ancaman kelompok bersenjata saling berkaitan dan memengaruhi upaya stabilisasi kawasan.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan keamanan di Suriah membutuhkan lebih dari sekadar pengerahan pasukan. Pengendalian wilayah, perlindungan warga sipil, penyelesaian ketegangan dengan komunitas lokal, dan pengelolaan konflik di perbatasan menjadi bagian penting dari persoalan yang harus dihadapi pemerintah di Damaskus.