Palu – Beberapa waktu yang lalu banyak pemberitaan yang menyangkut isu terorisme dan kasus yang sangat sensititif terkait dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Diantaranya terkait permintaan penutupan beberapa situs online kepada Menkominfo. Hal tersebut akhirnya membuat BNPT menjadi bulan-bulanan di media massa, padahal BNPT meminta kepada Menkominfo untuk menutup situs-situs online yang berbau kekerasan atau terorisme. Situs-situs tersebut juga tidak serta merta dinilai menebar paham radikal terorisme, melainkan hasil dari pantauan tim analis media BNPT dalam jangka waktu yang cukup lama.
Demikian ungkapan awal Sestama BNPT Mayjen TNI R. Gautama Wiranegara. S.E. dalam acara pembukaan Diseminasi “Pedoma Peliputan Terorisme dan Peningkatan Profesionalisme Media Massa Pers Dalam Meliput Isu-Isu Terorisme” yang diselenggarakan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terororisme (FKPT) Sulawesi Tengah sebagai mitra strategis BNPT di hotel Mercure, Palu (26/05/16).
“Akses informasi yang memuat banyaknya aksi-aksi terorisme berkembang dengan sangat cepat, salah satunya sosial media yang saat ini masih terus berlanjut, pada konteks ini media massa sangat berperan penting dalam kegiatan penanggulangan terorisme”, lanjut Gautama.
Lebih lanjut Gautama mengatakan terkait kasus Poso yang berlarut-larut BNPT dibawah kepemimpinan Drs. M. Tito karnavian, M.A., Ph.D. sudah melakukan beberapa langkah strategis. Salahsatunya kesepakatan dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk memberikan penghargaan khusus kepada aparat yang bertugas dengan baik di Poso.
“Pak Tito juga akan membuat LO (liaison officer) dengan negara-negara tetangga serta negara lainnya yang nantinya bisa menyampaikan informasi yang terkait dengan terorisme”, ungkap Gautama.