Selama TNI/Polri Netral, Persatuan Bangsa Tak Kan Terbelah

Jakarta – Selama aparat keamanan TNI/Polri bersikap netral menghadapi situasi gesekan dan benturan politik, maka kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat takkan terbelah. Perbedaaan pandangan, sikap, dan keyakinan dalam berpolitik adalah lumrah dalam iklim demokrasi. Yang terpenting, semua perbedaan itu masih tetap berada di jalur hukum yang di anut bangsa Indonesia.

Demikian pandangan Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Triyanto kepada damailahindonesiaku.com via sambungan telepon selular, Selasa (8/5) pagi, terkait tensi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang mulai memanas belakangan ini.

“Situasi argumen politik di tingkat pusat makin memanas akhir-akhir ini. Semua saling serang dan saling membela diri. Situasi ini juga menular ke daerah, termasuk di Kobar,” kata Triyanto yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

“Tapi harus diingat juga bahwa ini adalah kondisi wajar dalam berpolitik. Tujuannya jelas untuk menggiring opini publik agar nantinya bisa menguntungkan para pihak yang akan bertarung pada pemilu dan pilpres mendatang,” sambungnya.

Dikatakan Triyanto, pilihan seseorang terhadap kandidat legislatif dan Presiden dalam Pemilu dan Pilpres 2019 adalah kebebasan setiap individu. Munculnya pro-kontra terhadap pemerintah pun, lanjutnya, adalah hal yang biasa.

“Kita pakai logika sederhana saja. Tak mungkin semua orang puas dengan pemerintah. Apalagi banyak sekali tuntutan masyarakat yang secara bersamaan harus direspon oleh pemerintah,” jelas Triyanto.

Pun begitu, sambungnya lagi, situasi politik yang terjadi saat ini sejatinya juga tak perlu dikhawatirkan berlebih. “Asalkan aparat keamanan bisa selalu mengedepankan obyektivitas dan netralitas dalam penanganannya, persatuan bangsa ini tak kan tercerai berai,” jelasnya.

“Langsung tindak tegas tanpa pandang bulu jika ketahuan ada melanggar aturan hukum negeri ini. Termasuk jika ada penyusup dan provokator massa. Tapi jika tak melanggar aturan, jangan juga dicari-cari pasal kesalahannya,” imbuhnya lagi.

Menurut Triyanto, untuk menjaga netralitas TNI/Polri pada Pemilu dan Pilpres 2019, ada tiga hal yang harus dilakukan oleh petinggi TNI/Polri. Pertama, mengefektifkan pengawasan internal dengan mengedepankan hukuman maksimal bagi oknum anggota dan personel yang tertangkap tangan dan terindikasi tidak netral.

Kedua, masing-masing internal institusi keamanan juga disarankan untuk membentuk semacam satgas khusus untuk memantau tugas dan keterlibatan oknum personel.

Sedangkan yang ketiga, agar dilakukan pengintegrasikan pengawasan internal tersebut dengan Bawaslu dan penyelenggara pemilu lainnya untuk menyerap informasi yang lebih integratif.

“Ketiga hal tersebut harus dilakukan berkesinambungan agar pemrosesan setiap kasus yang melibatkan oknum personel dapat segera ditindaklanjuti sebagai wujud netralitas TNI/Polri pada Pemilu dan Pilpres 2019 mendatang,” tutup Triyanto.