Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Depok – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia
(BNPT RI) melalui Sekretariat Bersama (Sekber) Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang
Mengarah pada Terorisme (RAN PE) melaksanakan pengukuran dampak aksi
tiap pilar terhadap peningkatan rasa aman masyarakat.
Plt. Deputi Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT RI
sekaligus penanggung jawab Pilar 1 RAN PE Brigjen. Pol. Drs. Imam
Margono mengatakan pelaksanaan RAN PE sudah memasuki tahun ketiga dan
sudah menunjukkan hasil yang luar biasa.
“Berbagai upaya yang sudah dilakukan ini perlu kita ukur dampaknya
terhadap pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan
yang mengarah pada terorisme dan peningkatan rasa aman masyarakat,”
jelas Brigjen Imam Margono dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengukuran
Dampak Pelaksanaan RAN PE Tahun 2023 di Margo Hotel Depok, Senin
(13/11/2023).
Ia menambahkan, salah satu cara untuk mengukur dampak pelaksanaan RAN
PE dilakukan dengan menunjukkan bukti implementasi nyata dari
pelaksanaan aksi RAN PE, seperti pada program Desa Siapsiaga.
“Contohnya, implementasi nyata pilar 1 fokus 2 yakni desa siapsiaga.
Didalamnya mencakup kegiatan pembentukan modul, bagimana desa memiliki
daya tangkal dari kekerasan, intoleransi, ekstremisme,dan radikalisme.
Modul – modul itu disampaikan ke penggerak desa, agar tersampaikan ke
masyarakat,” terangnya.
Capaian lain juga dihasilkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Dimana
penggiatnya telah memasukkan mata pelatihan penanggulangan terorisme
saat pelatihan dasar CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).
“Kami tidak secara khusus mendesain modul terkait penanggulangan
terorisme, tetapi kami memasukkan mata pelatihan terkait
penanggulangan terorisme yang didapatkan CPNS saat pelatihan dasar.
Hingga Oktober 2023 sudah 903 CPNS di pusat yang telah mendapatkan
pelatihan tersebut. Kami akan lanjutkan sampai ke daerah, ” jelas
Mifta, perwakilan LAN.
Selain untuk mengukur capaian, forum yang diselenggarakan padah hari
ini menjadi wadah untuk berdiskusi dan berbagi data atau informasi
tiap K/L dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Total berjumlah 17 K/L
dan 2 OMS mengikuti kegiatan ini, beberapa diantaranya adalah
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia (KemenPPA), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),
hingga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sementara
perwakilan OMS adalah Wahid Foundation dan Aman Indonesia.