Jakarta – Keberadaan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang terus melemah, menyisakan sebuah cerita. Sejumlah pimpinan organisasi terorisme tersebut tercatat pernah mengenyam pendidikan di kampus terkemuka di Indonesia.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ir. Hamli, M.E., saat menyampaikan sambutan di pembukaan kegiatan Dialog Pelibatan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Birokrasi Kampus dalam Pencegahan Terorisme di kampus Universitas Negeri Jakarta, Rabu (8/11/2017).
“Di sinilah pentingnya acara ini diadakan. Yaitu mencegah paham radikal terorisme berkembang di lingkungan kampus,” kata Hamli.
Hamli menambahkan, berdasarkan data di Kementerian Agama, sejumlah perguruan tinggi berlatarbelakang keagamaan sudah menjadi lahan tumbuhnya paham radikal terorisme. “Karena itu BNPT dan FKPT berusaha melibatkan sejumlah pihak, termasuk perguruan tinggi, agar paham radikalisme bisa dicegah perkembangannya di kampus,” imbuhnya.
Melalui kegiatan dialog tersebut, Hamli meminta agar mahasiswa selalu memiliki sikap kritis terhadap paham-paham yang baru diterimanya. Membuka diri dalam pergaulan yang luas dan memperbanyak literasi disebutnya bisa menghindarkan mahasiswa dari pengaruh radikalisme dan terorisme.
Wakil Rektor III UNJ, Prof. Dr. Achmad Sofyan Hanif, M.Pd., menyatakan pihaknya menyambut baik diadakannya dialog tersebut. Diakuinya, mahassiwa di UNJ memiliki latar belakang yang beragam.
“Tapi keberagaman itu kami kelola dengan baik. Kami selalu melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan penyebarluasan paham radikalisme,” ungkap Sofyan.
Sofyan juga mengatakan, pihaknya merupakan salah satu kampus yang ikut menjalankan kegiatan “Bela Negara” sebagai wujud keikutsertaan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
Kegiatan Dialog Pelibatan LDK dan Birokrasi Kampus dalam Pencegahan Terorisme di Kampus UNJ terlaksana atas kerjasama BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DKI Jakarta. Kegiatan ini sudah dilaksanakan merata di 32 provinsi di Indonesia sepanjang tahun 2017. [shk/shk]