Sejak Awal 2020, Rusia Telah Pulangkan 145 Anak Militan ISIS dari Suriah & Irak

Moskow – Komisaris Presiden Rusia untuk Hak Anak, Anna Kuznetsova, mengungkapkan negaranya telah memulangkan 145 anak Rusia mantan militan ISIS dari Suriah dan Irak sejak awal tahun 2020.

Kuznetsova mengatakan sejak awal tahun lalu, agensinya telah melakukan enam perjalanan untuk membawa anak-anak itu kembali ke Rusia, berkoordinasi dengan pihak berwenang Suriah dan Irak.

Tindakan pencegahan diambil setiap saat terkait virus corona.

Dia menjelaskan sulit menentukan jumlah anak yang tersisa di Suriah dan Irak, tetapi sejauh ini ada dokumen yang disiapkan untuk mengembalikan 105 anak lagi.

November lalu, Administrasi Otonomi Kurdi di timur laut Suriah menyerahkan 30 anak Rusia dari militan ISIS yang ditahan di Kamp Al-Hol, tenggara Hasakah.

Sebelumnya, Prancis telah memulangkan tujuh anak pejuang ISIS dari timur laut Suriah. Ini adalah upaya terbaru negara Eropa memulangkan warganya setelah bertahun-tahun enggan melakukannya.

Anak-anak itu berusia antara 2 dan 11 tahun. Mereka tinggal di kamp Al-Hol dan Roj yang dijalankan milisi Kurdi seperti Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan Unit Perlindungan Rakyat (YPG).

Menurut Kementerian Luar Negeri Prancis, anak-anak itu rentan dan telah dirawat di layanan sosial.

Pemulangan terakhir ini membuat jumlah anak-anak yang dipulangkan ke Prancis menjadi 35 anak, yang sebagian besar adalah yatim piatu.

Banyak dari mereka yang ditahan di kamp adalah warga asing yang melakukan perjalanan ke Suriah untuk bergabung ISIS beberapa tahun setelah revolusi Suriah pecah.

Menurut Save the Children, lebih dari 9.000 anak warga asing tetap tinggal di wilayah tersebut dan banyak dari mereka adalah warga negara Eropa, termasuk Inggris. Di kamp Al-Hol saja, dilaporkan ada 43.000 anak.

Meskipun ada seruan organisasi hak asasi manusia dan Amerika Serikat (AS) agar Inggris dan negara Eropa lainnya memulangkan warganya serta mengadili mereka di negara asalnya, banyak yang menolak atau enggan melakukannya.

Pemerintah negara-negara Eropa berdalih risiko keamanan yang akan mereka hadapi jika mereka dipulangkan.