Ribuan Rektor Gelar Aksi Kebangsaan Akhir September Mendatang

Jakarta – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir mengajak sejumlah rektor dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/8/2017). Pertemuan itu merupakan bentuk kepedulian para rektor terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan aksi kebangsaan. “Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan tidak hanya deklarasi, tapi juga aksi kebangsaan,” katanya.

Aksi kebangsaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. “Semboyan Bhinneka Tunggal Ika lah yang harus kita eratkan mulai dari Aceh sampai Papua,” ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.

Nasir mengatakan, dalam aksi kebangsaan tersebut, nantinya sebanyak 2.000 orang rektor perguruan tinggi dari seluruh Indonesia akan berkumpul. Nasir yakin rektor yang akan berkumpul nantinya bisa lebih dari 2.000 orang, mengingat perguruan tinggi di Indonesia sekitar 4.529.

“Perguruan tingginya ada 4.529. Baik negeri maupun swasta, Kementerian Agama, maupun Kementerian Ristek Dikti. Kementerian Agama sekitar angka 800-900 lah, sisanya di Kemendiktiristek. Inilah yang harus kita dorong terus,” katanya.

Bentuk komitmen kebangsaan tersebut nanti harus dituangkan dalam pembelajaran dan perilaku. Bahkan masalah kaitan dengan radikalisme, bagaimana kampus agar terhindar dari paham-paham itu.

“Ini harus kita jaga semua. Jangan sampai mahasiswa ada kegiatan kosong diisi mereka-mereka itu. Kita harus, kita isi dengan nilai-nilai kebangsaan itu nanti,” katanya.

Menurut Nasir, peran pemerintah selalu mengafirmasi seluruh perguruan tinggi. Pihaknya juga bekerja sama dengan BNPT dan BIN mengenai hal-hal yang ada di kampus. “Tujuannya adalah kami ingin menjaga Indonesia harus dalam benteng wawasan kebangsaan,” jelasnya.

Dalam pertemuan, Nasir mentgatakan, Presiden Jokowi menyampaikan pesan agar ‘Aksi Kebangsaan’ itu dilakukan. Presiden akan memberikan waktu akhir September mendatang.