Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Jakarta – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Prof
Sagaf S Pettalongi, Profesor Sagaf S Pettalongi, mengemukakan, agama
bukanlah alat atau media politik, sehingga tidak boleh dipolitisasi
oleh siapapun dalam proses dan tahapan pemilihan umum dan pemilihan
kepala daerah 2024.
“Jangan jadikan agama sebagai alat untuk memuluskan kepentingan
politik di pemilu dan pilkada 2024,” kata Profesor Sagaf S Pettalongi,
dikutip Antara, Kamis (12/10).
Pernyataan Pettalongi seiring dengan ada potensi penggunaan politik
identitas oleh kelompok dan pihak tertentu pada pemilu 2024. Hal itu
sejalan dengan pernyataan pihak KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang
menyatakan bahwa politik identitas masih cenderung ada dan digunakan
oleh oknum dan kelompok tertentu dalam kontestasi pada momentum pemilu
dan pilkada.
KPU Sulteng menyebut politik identitas menjadi satu tantangan yang
dihadapi dalam penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan
serentak kepala daerah. Pettalongimengajak tokoh-tokoh masyarakat yang
ingin maju bertarung pada pemilihan legislatif DPRD tingkat
kabupaten/kota, provinsi dan DPR-RI, agar mengedepankan politik
gagasan membangun rakyat, bukan politik identitas.
Begitu pula, kepada para tokoh-tokoh masyarakat yang ingin maju
bertarung pada pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten dan kota pada
2024, agar mengedepankan gagasan program membangun.
“Pemilu yang aman dan damai, menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan
tanggung jawab masyarakat semata. Partai politik, politisi, pemerintah
dan masyarakat harus bergandengan tangan, bahu membahu wujudkan hal
ini,” kata dia.
Guru besar sekaligus pakar manajemen pendidikan ini mengemukakan bahwa
UIN Datokarama berkontribusi membangun politik santun, beretika, dan
bermartabat yang tidak terjebak dalam praktik politik identitas. Hal
itu karena, politik identitas atau politisasi SARA berpotensi memecah
belah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia mengemukakan momentum suksesi kepemimpinan, apalagi pemilu
dilakukan serentak, sangat berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak tidak
bertanggung jawab untuk menceraiberaikan anak bangsa. “Maka upaya
mengedukasi masyarakat tentang pemilu demi mencegah masyarakat
terpapar dari informasi hoaks dalam kepemiluaan dan politisasi SARA
penting dilakukan dan digencarkan,” ujarnya