Jakarta – Reformasi Birokrasi bukanlah sekedar penataan organisasi atau merubahan peraturan perundang-udanganan dan prosedur saja. Karena kalau Reformasi Birokrasi hanya melaksanakan hal tersebut maka dapat dipastikan tugas pokok akan gagal.
Hal tesebut dikatakan Menteri Koordinaor bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn). Wiranto dalam sambutannya saat menghadiri acara Deklarasi tim Reformasi Birokrasi dan Penandatanganan Penetapan Kinerja Eselon I Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di kantor perwakilan BNPT yang ada di salah satu Gedung Kementrian, Jakarta, Senin (23/1/2017)
“Sebenarnya reformasi organisasi itu kemudian juga harus diikuti dengan reformasi terhadap kualitas sumber daya manusia yang mengawaki organisasi itu sendiri. Pemangku-pemangku jabatan dalam organisasi itu yang harus direformasi,” ujar Wiranto
Dikatakan mantan Panglima ABRI ke-9 dan Menhankam di era Presiden Soeharto ini, kalau reformasi hanya sekedar penataan organisasi atau merubahan peraturan perundang-udanganan dan prosedur atau sekedar membangun gedung baru sebenarnya kita merugi dan salah besar.
“Direformasi apanya? Kompetensinya, integritasnya dan juga kualitasnya. Jika kualitas manusia yang mengawaki organisasi ini ditingkatkan sejalan dengan organisasi yang terus berubah maka organisasi itu pasti akan dapat melaksanakan tugas pokok dengan baik,” kata pria yang pernah menjadi Pangkostrad ini..
Wiranto mengaku merasa beruntung bahwa dirinya juga pernah mengikuti, mengalami dan bahkan menjadi pelaku dari satu proses reformasi nasional. “Saya beruntung juga diberi kesempatan untuk melaksanakan reformasi ABRI pada waktu itu yang sekarang berubah menjadi TNI pada abad 21 yang menghasilkan banyak hal seperti pemisahan Polisi dari TNI kemudian penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan sebagainya, sehingga tahu bagaimana reformasi itu terjadi” kata alumni AMN 1968 ini.
Untuk itu Pria kelahiran Yogyakarta1 4 April 1947 ini mengapresiasi setiap langkah-langkah yang berhubungan dengan masalah reformasi, seperti yang dilakukan BNPT saat ini. Karnea menurutnya, BNPT ini merupakan organisasi yang langsung memang berhubungan dengan masyarakat.
“Yang ditangani itu masyarakat, bukan barang. Masyarakat itu selalu dinamis, apalagi yang ditangani ini adalah terorisme atau teror. Terorisme itu saat ini dinamis sekali, baik teknologinya, strateginya, manusianya, dan cara-cara mereka untuk melakukan teror,” ujar Wiranto.
Mantan Ketua Umum DPP Partai Hanura ini ini mengatakan kalau organisasi tidak di reformasi, khilaf atau terlena tidak melakukan pembaharuan organisasi maka kita akan dapat tenggelam dari perkembangan sesuatu yang dihadapi pada saat ini. Karena reformasi organisasi itu juga harus diikuti dengan reformasi kualitas manusia-manusia yang mengawaki organisasi itu.
“Saya memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan BNPT sebagai garda depan melawan ancaman-ancaman nyata saat ini, ancaman yang sudah berubah di dunia dimana ancaman kedepan adalah terorisme,” katanya mengakhiri.
Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Kepala BPKP, Ardan Adiperdana serta Asisten Deputi bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kemen PAN dan RB, Ronald Andrea Annas.