Rakor BNPT-Kemenag Diharapkan Bisa Menjadi Pengalaman bagi Penghulu dan Kepala KUA

Jakarta -. Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Kementerian Agama gelombang ke II yang diikuti sebanyak 131 oranga yang terdiri dari penghulu dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka pendampingan sasaran deradikalisasi di masyarakat yang mana wilayah kerjanya memiliki binaan deradikalisasi diharapkan bisa menjadi pencerahan bagi para penghulu dan kepala KUA.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, M.Ag, dalam sambutan pada acara pembukaan Rakor tersebut yang digelar di salah satu hotel di Jakarta, Kamis (16/11/2017).

“Tentunya ini akan menambah pengalaman dan pengetahuan kita semua tentang program yang akan dijalankan bersama BNPT ini sepeti penguatan penghulu, penguatan kemitraan dan juga menjadikan KUA moderat. Jadi sudah tepat BNPT menggandeng Kementerian Agama,” ujar Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, M.Ag,

Dirinya memberikan contoh pernyataan Kepala BNPT, Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, MH yang dimuat di salah satu majalah Gatra pada Rabu (15/11/2017) kemarin yang menyatakan bahwa radikalisme di lingkungan kampus sudah sangat gawat. “Dimana kalau tidak gerak cepat akan sangat membahayakan,” ujar Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, M.Ag, mengutip pernyataan Kepala BNPT dari majalah tersebut.

Selanjutnya pria yang pernah menjadi Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo ini menjelaskan mengenai apa yang selama ini memaparkan apa yang sudah menjadi program kerja Ditjen Bimas Islam yang memiliki visi Terwujudnya masyarakat Islam Indonesia yang taat beragama dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat , mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

“Dan misi kami yakni Meningkatkan kualitas bimbingan, layanan keagamaan dan pemberdayaan potensi ekonomi umat Islam Indonesia,” ujar pria kelahiran Kuala Enok Inhil, Riau, 14 Agustus 1963
.
Menurutnya selama ini berbagai upaya dan lengkah telah dilakukan Ditjen Bimas Islam seperti melakukan pemberdayaan penyuluh agama Islam di seluruh tanah air untuk membimbing, membina, dan mengarahkan umat Islam agar tetap setia kepada Pancasila dan NKRI, dengan membangun kesadaran dan paham Islam yang rahmatan lil-alamin.

“Penyuluh agama Islam dibekali buku panduan dan pelatihan tentang paham keagamaan yang moderat, toleran tehadap keragaman, dan penghormatan terhadap sesama. Penyuluh juga dipastikan memiliki kelompok binaan, seperti Mejelis Taklim, Majelis pengajian mingguan, harian, dan semacamnya, sehingga pesan-pesan kedamaian terus disampaikan,” katanya.

Upaya lain yang telah dilakukan yakni melakukan Pemberdayaan Dai atau Muballigh melalui program Pembibitan Calon Dai Muda (PCDM) yang diadakan setiap tahun. Dimana peserta yang dikutsertakan merupakan kader-kader da’i muda seluruh Indonesia untuk dididik dan diberikan materi tentang Wawasan kebangsaan, Paham-Paham Islam Moderat, Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia, Problem Solving, dan lain-lain.

“Selesai mengikuti pelatihan intensif, mereka ditugaskan ke seluruh pelosok Nusantara untuk menyampaikan dakwah Islamiyah sesuai dengan karakter bangsa yang lembut, toleran, guyub, dan mengajak masyarakat untuk tetap menjaga NKRI dan setia terhadap Pancasila,” ujamrya
.
Menurutnya, program ini merupakan kegiatan unggulan Bimas Islam yang telah mendapat apresiasi dari banyak pihak, “Sehingga dapat dijadikan sebagai bentuk kehadiran negara dalam pencegahan terhadap munculnya gerakan radikalisme berbasis agama”.

Dirinya juga menjelakan kalau langkah-langkah yang telah dijalankan diantaranya seperti menjalin kemitraan strategis yang melibatkan seluruh elemen seperti MUI, Tokoh Ormas Islam, Pondok Pesantren, Kepolisian, Kejaksaan, Kesbangpol, BNPT/FKPT, Akademisi, dan sebagainya dalam penanggulangan radikalisme berbasis agama.

“Kami juga telah menyelenggarakan Sarasehan Penanggulangan Radikalisme Berbasis Agama dari berbagai elemen masyarakat di Provinsi Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah, dan akan terus dilanjutkan di lokasi lain. Kegiatan ini merupakan kerja sama Bimas Islam dengan BNPT, Mabes Polri, Kementerian Polhukam, dengan melibatkan pimpinan Ormas Islam,” kata peraih gelar pasca sarjana dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Selaini itu pihaknya juga melakukan program pendeteksian dini terhadap paham dan aliran keagamaan bermasalah dan radikal agar bisa dipetakan, didiagnosa, dan dicarikan solusi terbaik agar tidak menjadi masalah yang melebar.

“Kegiatan ini melibatkan banyak pihak, khususnya tokoh masyarakat setempat untuk memberikan masukan tentang penerapan standar penilaian terhadap ajaran yang bermasalah agar dalam penanganan dan pendekatannya tidak kontradiktif,” ujarnya mengakhiri..