Radikalisme dan Terorisme Ancaman Serius di Sulut

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Wenny Warouw mengatakan, ancaman yang dihadapi Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) cukup serius. Ancaman yang paling utama adalah masalah radikalisme, terorisme, narkoba, termasuk masalah-masalah korupsi dan pengawasan orang asing.

Hal itu diungkapkan Wenny Warouw kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/8/2017) menjelang rencana kunjungan kerja (Kunker) Komisi III DPR RI ke Sulut. Kunker tersebut mencoba menggali masukan potensi ancaman keamanan apa saja yang terjadi di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Sulut.

Dikatakan, dalam Kunker ini, Komisi III DPR akan mendalami informasi terkait bagaimana kinerja kepolisian, Kejaksaan, dan mitra kerja lainnya dalam menangani masalah-masalah radikalisme, terorisme, narkoba, dan korupsi. Manado bisa menjadi tempat transit orang-orang dari Marawi Filipina yang kemudian ke Poso dan Ambon.

“Masalah ini yang akan ditanyakan langsung Komisi III DPR kepada Kapolda Sulut, terutama bagaimana pengawasan terhadap lintas batas negara ini. Karena pemerintah Filipina juga mempertanyakan kenapa warga negaranya bisa lolos dan berkeliaran bebas di wilayah Indonesia,” kata Wenny Waraou.

Komisi III DPR RI ingin tahu bagaimana pengawasan dari Filipina mereka bisa masuk ke Sulawesi Utara melalui pulau-pulau yang kecil di daerah Sangihe Talaud. Masalah masuknya orang-orang Filipina terutama dari Marawi ke Indonesia melalui wilayah Sulut harus diwaspadai karena mereka bisa membuat teror baru.

Wenny mengatakan, saat ini banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang susah di jangkau dikarenakan fasilitas minim. Memang Polda Sulut memiliki alat, tapi tidak punya kapal yang memadai untuk masuk ke tempat-tempat seperti itu. Hal ini akan menjadi perhatian Komisi III DPR untuk memprioritaskan anggaran untuk pengadaan fasilitas yang dibutuhkan.

Di sisi lain, anggota Komisi III dari fraksi Gerinmdra itu juga menyoroti kehadiran orang-orang Cina yang masuk Manado, dengan menggunakan visa turis, namun tidak kembali lagi ke negara asalnya. Banyak di antara mereka bekerja di hutan-hutan, di tambang tambang emas dan di banyak sektor lainnya.

Sedangkan untuk korupsi, masalah itu adalah perkara yang paling menonjol di daerah ini, tetapi penanganannya seperti jalan ditempat. Begitu juga dengan tahanan terkait korupsi yang kecil-kecil mereka ada di mana karena informasinya mereka sepertinya kok bebas berkeliaran, padahal sudah jatuh vonis.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Utara itu mengharapklan pemerintah pusat, Pemda dan seluruh mitra kerja Komisi III dapat melaksanakan tugasnya sesuai program yang direncanakan dan peraturan UU yang berlaku dalam penanganan korupsi. Apalagi Kapolri saat rapat kerja dengan Komisi III sudah menjanjikan akan membuat Satgas Tipikor Densus Tipikor.

“Nah kita mau melihat bagaimana reaksi dari Polda dalam rangka melihat dan menanggapi Ide ini. Apa mereka sudah membuat embrio-embrio persiapan untuk menjadi Satgas Densus Tipikor. Itu harus kita tanya besok apa sudah sampai kepada Polda terkait Kapolri punya maksud dan tujuan,” pungkasnya.