Presiden Siap Terbitkan Perppu, Bila RUU Antiterorisme Tidak Selesai Juni

Jakarta — Kasus teror bom di Surabaya membuat bangsa Indonesia terhenyak. Tercatat tiga bom bunuh diri meledak di tiga gereja yaitu Gereja Santa Maria di Ngagel, Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro dan Gereja Pantekosta di Jalan Arjuna. Kemudian bom di Rusunwawa Wonocolo dan di belakang belakang Polsek Taman, Sidoarjo. Dan terakhir empat pelaku dengan mengendarai dua sepeda motor meledakkan diri di Mapolresta Surabaya, Senin (14/5/2018) pagi.

Rentetan teror itu membuat Presiden Joko Widodo langsung mengeluarka ultimatum terkait belum selesainya pembahasan Revisi Undang-Undang Antiterorisme. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta DPR dan kementerian terkait untuk mempercepat revisi Undang-Undang Antiterorisme. Jika RUU Antiterorisme itu tidak rampung dalam Juni mendatang, Presiden Jokowi akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu).

Presiden Jokowi mengatakan, revisi UU ini sudah diajukan pemerintah kepada DPR pada Februari 2016 yang lalu. “Artinya, sudah dua tahun. Untuk segera diselesaikan secepatnya-cepatnya dalam masa sidang berikut, yaitu pada 18 Mei yang akan datang,” kata Jokowi dikutip dari kompas.com.

Presiden menekankan, revisi UU ini merupakan sebuah payung hukum yang penting bagi aparat Polri untuk bisa menindak tegas terorisme dalam pencegahan maupun dalam penindakan. “Kalau nantinya di bulan Juni di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perppu,” kata Jokowi.

Dari kejadian di tiga gereja di Surabaya, terdapat 13 orang meninggal dan 44 orang luka-luka. Sementara itu, ledakan di Sidoarjo mengakibatkan dua orang tewas. Sementara satu orang lain ditembak mati polisi sehingga total ada tiga orang tewas di Rusun Wonocolo. Selain itu, terdapat tiga korban luka yang saat ini menjalani perawatan di RS Siti Khodijah. Pada Senin pagi ini, bom bunuh diri kembali terjadi di depan Markas Polrestabes Surabaya. Belum diketahui jumlah korban akibat aksi teror ini.