Presiden Jokowi Terbitkan Perpres 58/2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama pada tanggal 25 September 2023. Tujuan dari penerbitan Perpres ini adalah untuk memperkuat cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat di Indonesia.

Dikutip dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet pada Jumat (29/9/2023), pertimbangan menerbitkan Perpres tersebut yakni keragaman agama dan keyakinan merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia yang mendasari perilaku warga negara dan negara yang menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu disebutkan, penguatan moderasi beragama diperlukan karena merupakan modal dasar untuk keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Penguatan moderasi beragama tersebut, memerlukan arah kebijakan dan pengaturan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

“Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan umat beragama dalam rangka penguatan moderasi beragama,” disebutkan dalam Pasal 2 aturan itu.

Lebih lanjut pada Pasal 3 disebutkan sejumlah tujuan dari penguatan moderasi beragama dilaksanakan, yaitu:

Pertama, untuk penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama.

Kedua, penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama.

Ketiga, penyelarasan relasi cara beragama dan berbudaya.

Keempat, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.

Kelima, pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.

Keenam, penguatan moderasi beragama diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terencana, sistematis, koordinatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan penguatan moderasi beragama ini didasarkan pada pedoman umum penguatan moderasi beragama, yang terdiri atas indikator moderasi beragama, esensi moderasi beragama, ekosistem dan kelompok strategis moderasi beragama, arah kebijakan dan strategi penguatan moderasi beragama dan program penguatan moderasi beragama.

Adapun perpres Nomor 58 Tahun 2023 ini mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada 25 September 2023.