Prabowo dan Gibran Resmi Dilantik Jadi Presiden dan Wapres, Ini Harapan MUI

Jakarta- Majelis Permusyawaratan Rakyat Repubik Indonesia (MPR RI)
resmi melantik Jenderal (purn) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming
Raka sebagai presiden dan wakil presiden masa bakti 2024-2029 di
Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut banyak harapan yang ditawarkan
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pertamanya pada sejumlah
isu-isu strategis nasional maupun internasional.

Sebanyak 709 dari 731 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan
sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga
dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan
negara sahabat.

Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat
setingkat menteri yang menghadiri acara pelantikan di Gedung
Nusantara.

Dalam pidato pertamanya, Prabowo mengemukakan sejumlah hal strategis
mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, memperkuat hubungan
bilateral, hingga berdiri tegak membela Palestina.

“Banyak hal yang menjadi harapan termasuk ketahanan pangan, ketahanan
energi, keberpihakan politik luar negeri, di mana tetap kita berdiri
pada anti penjajahan dan membela Palestina,” ujar Ketua MUI Bidang
Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis saat dihubungi dari Jakarta, Minggu.

Cholil Nafis juga sepakat dengan pidato Prabowo yang menekankan bahwa
dalam kinerja lima tahun ke depan wajib memprioritaskan kepentingan
rakyat.

“Bahkan dalam kinerjanya harus menjadi contoh dan kita tidak boleh
bekerja untuk diri sendiri tapi untuk rakyat,” kata Cholil.

Poin-poin yang disampaikan Prabowo, kata Cholil, memang menjadi tugas
negara yakni memberi kesejahteraan bagi rakyatnya serta memberikan
jaminan keamanan.

“Jadi kesejahteraan dan keamanan jadi dua kunci yang harus dilakukan
oleh pemimpin dan janji Pak Prabowo memberi harapan,” kata dia.

Cholil juga berharap janji-janji selama masa kampanye maupun dalam
pidato pertama dapat terealiasasi.

“Karena kita paham hambatan-hambatan kesejahteraan rakyat dihambat
karena perilaku pejabatnya yang korupsi,” kata Cholil.