PPATK Aktifkan Intelijen Keuangan Untuk Cegah Pendanaan Terorisme

Depok – Menkopolhukam Wiranto meresmikan Gedung Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU-PPT) atau Institut Intelijen Keuangan Indonesia di Kompleks Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis (30/11/2017). Peresmian itu ditandai dengan rampak gendang, yang dimainkan oleh ikatan pegawai Bank Indonesia.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, pengatifkan Institut Intelijen Keuangan Indonesia atau Indonesia-Financial Intelligent Institute (IFII), akan mengajarkan kurikulum yang berkaitan dengan upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. “Ada enam hal yang jadi prioritas pengajaran yang intinya untuk mencegah tindakan pencucian uang,” katanya.

Agus mengklaim bahwa institut ini merupakan pusat pelatihan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme pertama di Asia Tenggara. Diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang. PPATK menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, Presiden RI Joko Widodo, Menkopolhukam dan Menteri Keuangan.

Wiranto dalam sambutannya mengatakan, pembangunan Gedung Pusdiklat ini dapat menjadi sarana melatih sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten untuk mencapai tujuan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Diperlukan suatu kemampuan khusus SDM. Human capital, manusia yang sudah kita tingkatkan kemampuan otak, analisis dan dapat mengambil langkah yang tepat.

Gedung Pusdiklat APU-PPT PPATK dibangun di atas tanah seluas 9510 meter persegi, luas bangunan 12 ribu meter persegi, dan terdiri dari 4 lantai. Pembangunan dimulai pada tahun 2016 dan menghabiskan dana sebesar Rp 83 miliar rupiah. Hadir dalam acara peresmian Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Wali Kota Depok Muhammad Idris, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Waluyo, dan pejabat lainnya.