Jakarta – Kerjasama yang berkesinambungan antara tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan pemerintah melalui Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT) untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme sangatlah diperlukan. Organisasi Masyarakat (Ormas) khususnya yang berbasis agama diharapkan turut berperanserta untuk mengedukasi masyarakat agar memahami bahaya paham radikal terorisme dan bahwa terorisme tidak hanya terkait pada satu agama saja.
Hal itu dikatakan oleh Direktur Pencegahan BNPT Irjen Pol. Ir. Hamli ME, dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Gugus Tugas Pemuka Agama dalam Rangka Pencegahan Paham Radikal Terorisme yang mengundang para tokoh lintas agama yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (21/7/2020).
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa paham radikal terorisme itu tidak bisa ditujukan pada salah satu agama saja. Maka pada hari ini kita berkumpul dengan ormas-ormas dari berbagai agama untuk bekerja sama melakukan pencegahan terhadap paham radikal terorisme,” ujar Direktur Pencegahan BNPT Irjen Pol. Ir. Hamli ME.
Irjen Hamli menyampaikan bahwa upaya pencegahan ini akan dilakukan secara nasional maupun internasional karena menurutnya situasi global juga turut mempengaruhi kondisi di Indonesia oleh karena itu perlu untuk diwaspadai bersama.
“Seperti yang kita ketahui kejadian-kejadian di luar negeri seperti yang terjadi di Myanmar itu berdampak ke Indonesia, apa yang terjadi di Uyghur itu berdampak ke Indonesia, apa yang terjadi di Palestina itu juga berdampak ke Indonesia. Oleh karena itu kita harus duduk bersama membahas masalah ini dan upaya yang akan dilakukan ke depannya,” tuturnya.
Perwira Tinggi Polri berpangkat bintang dua itu mengungkapkan bahwa kegiatan Rakor tersebut adalah sebagai aksi tidak lanjut dari pertemuan antara Kepala BNPT dengan para pemimpin ormas Islam yang tergabung dalam LPOI pada bulan Juni lalu. Untuk itu pada Rakor kali ini sekaligus menghadirkan tokoh lintas agama yang tergabung dalam LPOK untuk menunjukkan bahwa terorisme tidak hanya dimiiki oleh agama tertentu.
“Di negara lain seperti Jepang, Irlandia Utara, Sri Lanka serta berbagai negara pernah terjadi juga aksi terorisme oleh kelompok-kelompok dari beberapa agama. Nah di Indonesia sendiri kita harus melakukan pencegahan sejak dini supaya kita bisa sama-sama mengatasi ini dan jangan juga di pihak lain memanas-manasi ini,” tuturnya.
Alumni Sepamilsuk ABRI tahun 1989 ini berharap bahwa pertemuan ini bisa berdampak hingga tidak ada rasa saling curiga satu sama lain antar agama. Karena menurutnya dengan duduk bersama seperti ini lalu suatu saat ada kejadian, hal itu bisa didiskusikan bersama terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
“Harapannya dengan cara seperti itu itu akan lebih cepat upaya pencegahannya dan upaya untuk menindaklanjutinya. Kita juga upayakan agar jangan sampi melakukan upaya penegakan hukum jika itu itu memang tidak diperlukan. Kecuali memang tindakannya sudah memenuhi syarat-syarat untuk penegakan hukum maka mari dilakukan upaya penegakan hukum seadil-adilnya supaya tidak timbul lagi dampak lainnya seperti dendam atau lainnya,” terang mantan Kabagops Densus 88 Antiteror Polri itu.
Karena dari hasil penelitian yang ia dapatkan, Irjen Hamli mengungkapkan bahwa salah satu penyebab dendam dan kekerasan karena ada perasaan ketidakadilan yang ditimpakan kepada salah satu pihak.
“Selain itu ada juga penyebab yang lain misalnya karena ada masalah ekonomi dan merasa ditindas oleh pihak lainya, itu yang harus dicegah. Meskipun dari penelitian lain juga disebutkan bahwa pendorong utama radikal terorisme adalah ideologi. Itulah yang akan berusaha kita kurangi,” ujar alumni Teknik Kimia ITS ini mengakhiri..
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia, K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D, yang bertindak sebagai narasumber dalam Rakor tersebut menyambut baik terhadap upaya BNPT membentuk Gugus Tugas Pemuka Agama dalam Pencegahan Radikal Terorixme ini.
Karena menurutya, dengan adanya Gugus Tugas ini bisa menjadi tonggak awal mengembalikan agama pada pesan profetiknya, pesan kenabiannya, yaitu menyebar Rahmatan Lil Alamin, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai pemberi perdamaian.
“Karena sementara ini ada kecurigaan diantara kita, bahkan kecemburuan yang ditujukan kepada agama tertentu tentang kekerasan atas nama agama atau terorisme. Dengan kita berkumpul dengan model Gugus Tugas Pemuka Agama seperti ini tentu sangat penting, sehingga kita menyebut bersama bahwa kekerasan atas nama agama dengan yang destruktif, baik dengan bom atau menghancurkan itu adalah musuh agama,” ujar Kiai Cholil Nafis. .
Dengan adanya Gugus Tugas Pemuka Agama ini Kiai Cholil yang juga anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI ini berharap para tokoh agama bisa bersama-sama menyadarkan kepada umatnya untuk menyampaikan bahwa agama itu tidak mengajarkan seperti bom bunuh diri ataupun tidak mengajarkan kekerasan atas nama agama.
“Kami juga berharap para tokoh ini bisa mengintensifkan untuk melakukan dialog dan keterbukaan dengan saling sepemahaman. Selain itu bisa melakukan kerja secara kongjrit untuk menangkal, menolak, melarang dan mencegah terhadap aksi terorisme di Indonesia ini,” ujar peraih Doltoral dari Unoversitas Malaya, Malaysia ini
Dan MUI sendiri menurutnya sangat mendukung penuh upaya BNPT membentuk Gugus Tugas Pemuka Agama ini yang mana di MUI sendiri juga ada yang namanya Komisi Kerukunan Umat Beragama maupun Komisi Dakwah yamg mana hal tersebut tentu bisa menjadi ladang dalam melakukan dakwah.
“Bagi saya sebagai Ketua Komisi Dakwah MUI ini adalah ladangnya untuk kita berdakwah bagaimana kita mengajak umat pemeluk agama dengan baik dan kita bisa bersinergi dengan agama lain di dalam membangun bangsa ini, sebagaiman dulu kita bersinergi di dalam merebut kemerdekaan ini,” ujar pria yang juga menjadi Ketua Bidang keagamaan International Conference of Islamic Scholars (ICIS) ini mengakhiri.