Perkuat Toleransi di Ekosistem Sekolah, Ribuan Guru Ikuti Pelatihan Literasi Keagamaan Lintas Budaya

JAKARTA — STIPAR Atma Reksa Ende berkolaborasi dengan Institut Leimena menyelenggarakan Pelatihan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) kelas ke-83 secara daring, Rabu (14/10/2026). Langkah strategis ini menargetkan para tenaga pendidik guna memperkuat literasi keagamaan sekaligus mengokohkan fondasi toleransi lintas kultural di ekosistem sekolah.

Melansir pemberitaan RRI.CO.ID, Uskup Agung Ende, Nusa Tenggara Timur, Mgr. Dr. Paulus Budi Kleden, SVD, menyoroti urgensi keterlibatan guru dalam membentuk generasi muda yang teguh pada iman sekaligus berpandangan terbuka terhadap kemajemukan. Ruang pendidikan diposisikan sebagai medium krusial untuk mencegah sentimen penolakan maupun sikap apatis masyarakat terhadap tindak diskriminasi rumah ibadah.

“Para guru mempunyai peran besar untuk menanamkan dalam diri orang-orang muda kita kedalaman keyakinan imannya sendiri. Kemudian, serentak keterbukaan untuk menghargai orang lain dengan keyakinan yang berbeda,” ujar Mgr. Paulus seperti yang dikutip dari RRI.CO.ID, Kamis (15/10/2026).

Pada forum yang sama, cendekiawan Muslim sekaligus mantan Menteri Luar Negeri RI, Alwi Shihab, memaparkan bahwa program LKLB membekali para pendidik dengan kompetensi edukasi komparatif dan kolaboratif. Dialog antaragama dinilai sebagai instrumen vital untuk menjembatani kesepahaman lintas kultural, selaras dengan semangat global deklarasi persaudaraan umat manusia.

Direktur Program Institut Leimena, Daniel Adipranata, menambahkan bahwa pemahaman terhadap teologi atau budaya entitas lain tidak akan mereduksi kesetiaan seseorang terhadap iman pribadinya. Program yang telah diikuti lebih dari 12.000 guru dari 38 provinsi sejak 2021 ini justru dirancang guna meredam tensi perselisihan dan membangun komunikasi yang lebih berempati.

Menguatkan narasi inklusivitas tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Nikolaus Nama Payon, merefleksikan nilai historis perumusan Pancasila oleh Bung Karno di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa integrasi nasional tidak dikonstruksi dengan cara mendelegitimasi perbedaan, melainkan dengan merumuskan nilai universal yang memungkinkan setiap warga koeksis secara bermartabat.