Perkuat Deteksi Dini Radikalisme, Pemkot Tangerang Bekali 112 Anggota FKDM

TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang memperkuat kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan penyebaran paham radikalisme melalui peningkatan kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Sebanyak 112 anggota FKDM dibekali pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengenali gejala kerawanan sosial dan melakukan deteksi dini di lingkungan masing-masing.

Pelatihan bertajuk Peningkatan Kompetensi Anggota Tim Kewaspadaan Dini tersebut diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang bekerja sama dengan TNI, Polri, serta BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. Kegiatan sekaligus dirangkaikan dengan pelepasan peserta FKDM Kota Tangerang.

Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, membuka kegiatan sekaligus melepas para peserta yang berasal dari unsur FKDM tingkat kelurahan, Rabu (4/11/2026). Dalam sambutannya, Maryono menegaskan bahwa FKDM memiliki posisi strategis sebagai bagian dari sistem kewaspadaan pemerintah daerah dalam mengenali potensi gangguan keamanan sejak dini.

Menurut dia, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan. Partisipasi masyarakat diperlukan karena warga merupakan pihak yang paling dekat dengan dinamika dan perubahan kondisi sosial di lingkungannya.

Karena itu, anggota FKDM diharapkan mampu meningkatkan kepekaan terhadap berbagai perkembangan di masyarakat, membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, serta menyampaikan informasi mengenai potensi kerawanan sebelum berkembang menjadi konflik atau gangguan yang lebih besar.

Maryono secara khusus meminta para peserta memanfaatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, termasuk dalam mengidentifikasi potensi gangguan keamanan dan penyebaran paham radikalisme.

“Jadilah mata dan telinga pemerintah yang andal. Bangun koordinasi dan lakukan deteksi dini agar setiap potensi yang dapat mengganggu persatuan dan keharmonisan masyarakat bisa dicegah sejak awal,” tegas Maryono.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kota Tangerang, Wawan Fauzi, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kapasitas anggota FKDM yang bertugas di wilayah Kota Tangerang.

Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali kemampuan dasar untuk melakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan di lingkungan masing-masing. Materi pelatihan juga mencakup kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan aparat keamanan, terutama Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI dan Bhabinkamtibmas dari Polri.

Menurut Wawan, kecepatan penyampaian informasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan deteksi dini. Informasi mengenai kejadian maupun indikasi gangguan di tengah masyarakat harus dapat diteruskan secara cepat dan tepat kepada jajaran pemerintah, mulai dari lurah, camat hingga Wali Kota Tangerang.

“Harapannya, setiap informasi yang masuk bisa segera diterima pimpinan. Jadi, tidak ada jeda ketika muncul informasi atau kejadian di wilayah masing-masing,” ungkap Wawan.

Ia menambahkan, FKDM diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan koordinasi yang berjalan baik, berbagai persoalan di masyarakat dapat dikenali lebih awal sehingga langkah pencegahan bisa segera dilakukan.

Saat ini, keanggotaan FKDM Kota Tangerang mencakup 104 anggota di tingkat kelurahan, lima anggota di tingkat kecamatan, serta tiga anggota di tingkat pemerintah kota.

Pelatihan berlangsung selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 November 2026, di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Metro Tangerang Kota, Ketua DPRD Kota Tangerang, Kepala Badan Kesbangpol Kota Tangerang, serta Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata.

Penguatan kapasitas FKDM ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan pemantauan lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Dengan deteksi dini dan koordinasi lintas sektor, potensi konflik, intoleransi, maupun penyebaran paham ekstrem diharapkan dapat diantisipasi sebelum mengganggu persatuan dan keharmonisan masyarakat.