Solo – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus melakukan penguatan program deradikalisasi baik terhadap narapidana terorisme (Napiter) maupun mantan Napiter yang telah kembali di masyarakat. Kali ini melalui Sub Direktorat (Subdit) Bina Masyarakat Direktorat Deradikalisasi BNPT menggelar Kegiatan Temu Mitra Deradikalisasi di Solo, Selasa (3/12/2019). Pertemuan ini dilaksanakan BNPT untuk melihat seberapa jauh program kegiatan deradikalisasi berjalan dan untuk mendengarkan masukan serta keluh kesah dari mitra deradikalisasi (mantan Napiter).
Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis mengatakan, BNPT telah melaksanakan berbagai program dalam upaya pencegahan terorisme. Salah satu program tersebut adalah Bina Masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Temu Mitra Deradikalisasi ini.
“Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dan kehadiran negara dalam mewujudkan kepedulian terhadap warganegara,” ujar Deputi 1.
Pada kegiatan ini, Deputi 1 yang didampingi Kasubdit Bina Masyarakat Kolonel Sus Solihuddin Nasution, melakukan diskusi serta menerima masukan dan keluh kesah mitra deradikalisasi. Dari diskusi ini terungkap kendala-kendala di lapangan terutama masalah pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan modal . Dari pertemuan ini, diperoleh kesimpulan bahwa dalam melaksanakan program deradikalisasi kepada para mitra, diperlukan obyektifitas pada kebutuhan dan permintaan sasaran. Juga diperlukan pengembangan strategi dalam membina sasaran deradikalisasi.
“Kita melihatnya harus secara netral dalam melihat masalah-masalah yang ada ini, jangan sepihak, harus seimbang. Makanya perlu berkumpul seperti ini. Saya tidak bisa langsung memutuskan masalah ini, saya punya keterbatasan. Intinya kita akan terus berkomunikasi lagi untuk mencari solusi masalah ini,” kata Mayjen TNI Hendri P. Lubis.
Pada pertemuan ini, para mintra deradikalisasi mengungkapkan beberapa masukan dan kendala. Pertama, bantuan yang diberikan pemerintah selayaknya diberikan sesuai dengan profesi dan bidang yang ditekuni masing-masing. Kedua, kemudahan terkait pengurusan jaminan sosial dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), juga terkait kemampuan kewirausahaan tidak bisa disamakan. Ketiga, bantuan tambahan modal usaha, bisa berupa pinjaman tanpa modal. Keempat, masalah KTP, dimana ada keluarga mitra deradikalisasi belum tercatat sebagai warga negara Indonesia.
Salah satu mitra deradikalisasi, Jack Harun sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ia mengucapkan terima kasih kepada BNPT yang telah membimbing dan memberikan banyak bantuan dalam menjalani proses deradikalisasi. Ia juga meminta bantuan agar bisa lebih komunikatif dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama, agar kedepan dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para mantan Napiter ini di lingkungannya masing-masing, sehingga tidak lagi terpengaruh oleh paham-paham yang mengarah pada tindakan kekerasan yang dulu dialaminya.