Peringati Hari HAM ke-75, Menkumham: Perkuat Persatuan RI Lewat Keberagaman

Jakarta – Keberagaman yang dimiliki Indonesia dengan segala bentuknya merupakan kekuatan yang harus dirangkul. Hal tersebut diutarakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly dalam puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-75 di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (10/12).

Yasonna mengatakan keberagaman menjadi tantangan bagi itu semua untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Setiap individu tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, serta status sosial ekonomi dapat berkembang dan berkontribusi.

“One important thing to take note, mempromosikan keharmonisan dalam keberagaman berarti memerangi diskriminasi, prasangka, intoleransi, dan ketidaksetaraan,” ujar Yasonna dalam keterangannya, Senin (11/12/2023).

“Kita harus memperkuat persatuan Indonesia melalui keberagaman dan memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi secara aktif dalam decision making process yang membentuk komunitas dan bangsa kita,” sambungnya.

Lalu, Yasonna juga menyebutkan negara hadir dan serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang HAM. Oleh karena itu, berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan Pemerintah Republik Indonesia, bahkan sudah diakui dan diapresiasi oleh warga dunia di berbagai forum internasional.

Salah satunya adalah Pemerintah Indonesia telah berhasil menyusun Indonesian Human Right Index atau Indeks HAM Indonesia (IHAMI). Tujuan dari dibentuknya IHAMI ini adalah sebagai alat untuk mengukur fenomena pelaksanaan dan penerapan norma-norma HAM di Indonesia.

“IHAMI mengukur dua dimensi hak yaitu hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. IHAMI juga merupakan sebuah langkah terobosan di kawasan, mengingat belum ada negara Asia Tenggara yang memiliki indeks HAM,” sebut Yasonna.

Peringatan Hari HAM tahun ini membawa tema ‘Harmoni dalam Keberagaman (Harmony in Diversity)’. Bagi Yasonna, pihaknya telah memberikan sejumlah penghargaan kepada 5 kabupaten/kota atas capaian terbaik dalam program Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM). Diantaranya adalah Kota Mojokerto, Kabupaten Tapin, Kabupaten Purworejo, Kota Tasikmalaya, dan Kota Jakarta Timur.