Perdagangan Emas Ilegal Jadi Sumber Dana ISIS, ADF Raup hingga 1,6 Juta Dolar AS per Tahun

NEW YORK – Perdagangan emas ilegal menjadi sumber pendanaan utama kelompok pemberontak Allied Democratic Forces (ADF), yang berafiliasi dengan kelompok teroris Islamic State (ISIS), di Republik Demokratik Kongo (DRC). Aktivitas penambangan dan penyelundupan emas memungkinkan kelompok bersenjata tersebut membiayai operasinya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada dukungan finansial jaringan ISIS.

Mengutip laporan Reuters, hasil investigasi The Sentry, organisasi investigasi berbasis di Amerika Serikat yang menelusuri jaringan keuangan ilegal dan pendanaan konflik, mengungkapkan bahwa ADF memperoleh sekitar 1 juta hingga 1,6 juta dolar AS setiap tahun dari sebuah lokasi pertambangan emas di Provinsi North Kivu.

Emas hasil tambang tersebut diperdagangkan melalui sejumlah pusat perdagangan di wilayah timur Kongo sebelum dikirim ke pengolah emas dan jaringan ekspor di negara tetangga, Uganda.

Laporan The Sentry menyebutkan, pendapatan dari perdagangan emas membuat ADF mulai mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan keuangan ISIS sejak akhir 2024. Perubahan strategi pendanaan ini terjadi setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pihak yang diduga memfasilitasi jaringan keuangan kelompok tersebut.

Direktur Eksekutif The Sentry, Justyna Gudzowska, mengatakan ADF mampu menyesuaikan strategi menghadapi tekanan militer dan sanksi internasional dengan mencari sumber pendanaan alternatif. Salah satu yang paling menguntungkan adalah perdagangan emas dan sumber daya alam lainnya.

Selain pertambangan emas, kelompok tersebut juga memperoleh pemasukan dari produksi kakao, pemerasan, dan penculikan.

Gudzowska mendesak pemerintah negara-negara terkait untuk memutus sumber pendanaan kelompok bersenjata tersebut. Langkah itu, menurutnya, perlu mencakup penindakan terhadap para penyandang dana, pedagang emas, serta pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi ilegal.

ADF merupakan kelompok Islamis yang didirikan di Uganda pada dekade 1990-an. Sekitar 2000, kelompok tersebut memindahkan sebagian besar aktivitas operasionalnya ke wilayah timur Republik Demokratik Kongo.

Pada 2019, ADF menyatakan kesetiaan kepada ISIS dan kemudian memperoleh dukungan dari jaringan pusat organisasi tersebut.

Pemerintah Kongo dan Uganda meluncurkan operasi militer bersama pada akhir 2021. Operasi tersebut berhasil mengamankan sejumlah kota penting dan jalur perdagangan. Namun, tekanan militer belum sepenuhnya melumpuhkan ADF.

Kelompok itu justru memperluas aktivitasnya ke kawasan pertambangan terpencil di Provinsi North Kivu, Ituri, dan Tshopo yang memiliki kekayaan sumber daya mineral.

Seorang perwakilan koperasi pertambangan Kongo mengungkapkan bahwa ADF memasuki salah satu kawasan pertambangan pada pertengahan 2024 dan mendirikan basis di sekitar lokasi penambangan.

Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan tersebut mengatakan, ADF menculik para penambang dan pencari emas, kemudian memaksa mereka melakukan kegiatan ekstraksi, pengangkutan, hingga penjualan emas untuk kepentingan kelompok.

Di sisi lain, sebagian warga setempat juga dilaporkan bekerja sama dengan ADF karena memperoleh imbalan uang. Kondisi ini membentuk jaringan ekonomi yang bertahan melalui kombinasi pemaksaan dan pemberian insentif finansial.

Uganda sendiri telah mengerahkan ribuan personel militer ke Kongo untuk membantu pasukan setempat memerangi ADF. Namun, kelompok tersebut masih mampu mempertahankan keberadaannya dengan memperluas aktivitas ke daerah-daerah terpencil yang kaya sumber daya mineral.

Sementara itu, perhatian internasional terhadap konflik di wilayah timur Kongo selama ini lebih banyak tertuju pada pemberontakan AFC/M23 yang didukung Rwanda dan berhasil menguasai wilayah yang luas pada tahun sebelumnya.

Temuan The Sentry memperlihatkan bahwa perdagangan emas ilegal bukan sekadar persoalan kejahatan ekonomi dan penyelundupan sumber daya alam. Aktivitas tersebut juga dapat menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi kelompok teroris, sekaligus memperumit upaya pemerintah dan komunitas internasional dalam memulihkan stabilitas keamanan di kawasan tersebut.