Perancis Tolak Kepulangan Para Perempuan yang Gabung ISIS di Suriah & Irak

Paris – Pada pertemuan G7 di Prancis bulan ini, negara-negara menjadikan isu terorisme sebagai poin utama pembicaraan, terutama terkait kepulangan warga negara.

Pengadilan administrasi Prancis menolak kepulangan wanita-wanita yang menjadi istri anggota ISIS. Dalam pernyataannya, pengadilan Prancismengatakan mereka menolak tuntutan dari warga dan keluarga orang-orang yang bergabung dengan ISIS.

Saat ini diyakini setidaknya terdapat 5.000 tersangka ISIS dan keluarga mereka yang ditahan di penjara Suriah.

Dikutip dari CBC News, hakim mengatakan bahwa pengadilan tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan terkait masalah yang melibatkan otoritas asing.

Sedangkan AS telah meminta negara-negara untuk menerima kembali warganya dan mengadili mereka, jika perlu, tetapi sebagian besar sekutu Eropa menolak.

Salah satu negara yang juga menolak pemulangan warganya adalah Kanada. Saat ini diperkirakan ada 32 warga Kanada yang berada di Suriah.

Menteri Keamanan Publik Kanada Ralph Goodale mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan G7 bahwa para menteri memutuskan untuk memperkuat pengumpulan intelijen kolektif dan pengumpulan bukti, meningkatkan deteksi perjalanan teroris, dan bekerja untuk menuntut agar mereka bertanggung jawab atas perilaku keterlaluan mereka.

Goodale mengaku bahwa negaranya tidak ingin terburu-buru membahas pemulangan.

Berbeda dengan Perancis dan Kanada, Kosovo justru telah memulangkan 110 warganya, termasuk 4 tersangka ekstremis, 32 perempuan dan 74 anak dari Suriah. Mereka dibawa pulang dengan bantuan AS dan menjadi langkah awal bagi Eropa.