Penyerangan Masjid Darul Ma’arif, Polisi Diminta Telusuri Dugaan Unsur Teror

JAKARTA – Kasus dugaan percobaan pembakaran dan penusukan terhadap sejumlah jemaah Masjid Darul Ma’arif, Duren Sawit, Jakarta Timur, mendapat perhatian Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu. Ia mendesak kepolisian mengusut tuntas peristiwa tersebut, termasuk mendalami motif dan kemungkinan adanya unsur perencanaan di balik aksi pelaku.

Kevin meminta aparat tidak berhenti pada pengungkapan identitas pelaku. Menurutnya, penyelidikan harus menjawab alasan pelaku melakukan penyerangan di lingkungan rumah ibadah serta maksud penggunaan atribut yang menyerupai pakaian rohaniwan agama tertentu.

Desakan tersebut disampaikan Kevin saat mengunjungi Masjid Darul Ma’arif, Rabu (11/11/2026). Kunjungan itu sekaligus menjadi bentuk solidaritas dan keprihatinan terhadap para korban serta jemaah yang terdampak.

“Ya, hari ini tujuan kami hadir ke mari adalah untuk menyampaikan solidaritas dan keprihatinan kami atas berita yang sudah kita terima beredar di masyarakat,” ujar Kevin.

Dalam kunjungan tersebut, Kevin diterima Ketua Yayasan Masjid Darul Ma’arif, Jaka Hidayat. Pertemuan itu turut dihadiri Kasubdit Kelembagaan Direktorat Urusan Agama dan Pendidikan Buddha, Pandhit Amanvijaya, serta Pembimbing Masyarakat Buddha Provinsi DKI Jakarta, Suliarna.

Hadir pula Ketua Dewan Pengawas Dharmapala Nusantara, Sugianto Sulaiman, yang memberikan pandangan dan masukan hukum terkait peristiwa tersebut.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Kevin adalah informasi mengenai pelaku yang disebut mengenakan pakaian menyerupai jubah bhikkhu atau rohaniwan Buddha ketika melakukan aksinya.

Berdasarkan keterangan ketua RT dan pengurus masjid yang diterimanya, pelaku disebut merupakan warga sekitar dan bukan penganut agama Buddha. Karena itu, Kevin meminta polisi menelusuri tujuan penggunaan atribut tersebut agar tidak berkembang informasi keliru yang dapat memicu kesalahpahaman antarumat beragama.

“Jadi, berita yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang bhikkhu Buddha atau rohaniwan agama Buddha itu terpatahkan oleh warga setempat. Justru sekarang kami mau menggali nih, apa motif di baliknya, dan bagaimana aksi ini direncanakan,” tegas Kevin.

Ia juga mengingatkan kepolisian agar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum menyampaikan kesimpulan mengenai kondisi kejiwaan pelaku. Menurutnya, penilaian semacam itu harus didasarkan pada pemeriksaan medis dan hasil penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kevin menilai pengungkapan motif menjadi penting karena peristiwa tersebut terjadi di lingkungan rumah ibadah. Penanganan yang tidak menyeluruh dikhawatirkan memunculkan spekulasi dan kesalahpahaman yang berdampak terhadap hubungan antarumat beragama.

Ia berpandangan, penyidik juga perlu mendalami kemungkinan adanya unsur pidana lain di luar dugaan penganiayaan, termasuk dugaan penodaan agama dan perencanaan aksi terorisme apabila ditemukan bukti yang memenuhi ketentuan hukum.

“Nah ini yang kita harap dari pihak kepolisian dan aparat-aparat hukum lainnya. Mereka harus menindak dengan tegas. Memberikan sanksi kepada pelaku bukan hanya karena penganiayaan, tetapi ada juga unsur penodaan agama di sini. Dan ada unsur perencanaan aksi terorisme,” ungkapnya.

Meski demikian, penentuan unsur pidana dan penerapan pasal sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, serta alat bukti yang sah.

Kevin berharap seluruh fakta di balik penyerangan tersebut dapat diungkap secara transparan. Dengan demikian, proses hukum tidak hanya memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga mencegah berkembangnya spekulasi yang berpotensi mengganggu kerukunan masyarakat.

Menurutnya, kekerasan di lingkungan rumah ibadah tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Selain menyangkut keselamatan warga, peristiwa semacam itu juga berkaitan dengan rasa aman masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

“Dengan adanya hukum yang tegas, maka kami harap tidak akan ada lagi pengulangan di masa depan dan jemaah bisa kembali beribadah dengan tenang. Kalau sanksinya tidak tegas, maka yang sebenarnya diusik adalah rasa keadilan. Baik rasa keadilan dari para korban maupun dari jemaah,” pungkas Kevin.

Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan moral kepada pengurus dan jemaah Masjid Darul Ma’arif sekaligus dorongan agar penanganan perkara dilakukan secara objektif dan profesional. Pengungkapan motif serta fakta penggunaan atribut keagamaan diharapkan dapat mencegah munculnya stigma terhadap kelompok agama tertentu dan menjaga kerukunan antarumat beragama.