Pengendalian Teknologi Dalam Tanggulangi Kejahatan Terorisme  SalahSatu Tantangan Pemerintah Baru

Jakarta — Salah satu tantangan pemerintahan baru Presiden Prabowo
Subianto adalah pengendalian perkembangan teknologi yang dapat
mempercepat arus informasi dalam menanggulangi kejahatan radikalisme
dan terorisme di dunia maya.

Hal itu dikatakan pengamat politik dan militer Universitas Nasional
(Unas) Selamat Ginting  dalam acara Kenduri Untuk Mewujudkan Desa
Siaga Dengan Resiliensi di Kantor Kelurahan Grogol, Jakarta Barat,
Kamis (26/9/2024). Kegiatan diselenggarakan Forum Koordinasi
Pencegahan Terorisme (FKPT) Jakarta dan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT).

“Perkembangan zaman dan teknologi, otomatis berkembang pula modus
operandi kejahatan terorisme yang memanfaatkan teknologi informasi
yang berbasis jaringan internet. Itu salah satu tantangan berat di
depan mata yang dihadapi presiden terpilih Prabowo,” kata Selamat
Ginting dikutip dari laman jakartasatu.com.

Menurutnya, kelompok teroris sangat diuntungkan dengan hadirnya produk
teknologi berbasis jaringan internet untuk kepentingan rekrutmen
anggota, media propaganda, pendidikan pelatihan, dan pembinaan
jaringan mereka. Informasi berbasis jaringan internet dan hadirnya
revolusi teknologi semakin membantu kelompok teroris dalam peningkatan
jaringan dan propaganda paham yang mereka usung.

Dikemukakan, media sosial dan media massa secara sadar maupun tidak
sadar  membuat penyebaran praktik kekerasan berupa paham radikal
terorisme makin meluas. Apalagi mulai ditunggangi kepentingan
organisasi tertentu.

“Di sinilah peran media sosial menjadi penting dalam menyajikan
peristiwa kehadapan publik yang majemuk. Tugas media bukan saja soal
melaporkan peristiwa yang akurat, namun juga memiliki tugas untuk
menyosialisasikan pentingnya penyelesaian konflik,” kata Selamat
Ginting.

Selain itu, kata Ginting, media massa juga dituntut mampu
menyosialisasikan toleransi ketidaksepakatan. Dimana ketidaksepakatan
dapat dimaknai sebagai buah demokrasi yang indah, bukannya dijadikan
landasan untuk berkonfrontasi.

Berdasarkan Global Terrorism Index (GTI), Indonesia termasuk ke dalam
negara kategori tinggi yang terdampak terorisme. Pada tahun 2019,
Indonesia menempati urutan ke-35 dari 135 negara dengan indeks 4,6
(Institute for Economics and Peace, 2020).

Ditambah lagi, selama pandemi Covid-19, terdapat kenaikan 101 persen
transaksi keuangan mencurigakan seperti laporan tahunan BNPT, 2021.
Selain itu, masifnya penggunaan internet saat ini turut menjadi
tantangan tersendiri. Internet menjadi media yang memudahkan para
teroris mendoktrin generasi muda.

Bahkan, lanjut Ginting, hasil survei Indeks Potensi Radikalisme yang
dilakukan BNPT tahun 2023 menunjukkan mayoritas mendapatkan informasi
keagamaan berasal dari pemuka agama di lingkungan tempat tinggal.

“Hasil survei tersebut  menunjukkan potensi radikalisme cenderung
lebih tinggi di kalangan perempuan dan generasi muda (Gen Z dan
milenials) serta mereka yang aktif di internet dan media sosial,” ujar
Ginting yang juga Ketua bidang Media, Hukum, dan Humas FKPT Jakarta.

Disebutkan, Indeks potensi radikalisme pada perempuan mencapai 11.9%,
pada milenial 11.6%, pada Gen Z 12.3%, pada pencari konten keagamaan
di internet sebanyak 9.8% dan yang aktif menyebar konten keagamaan
sebanyak 13.9%.

Artinya, kata Ginting, keempat entitas tersebut harus diwaspadai dan
terus menjadi sasaran utama dalam melakukan kontra narasi dan
peningkatan daya tangkal, karena mereka cukup rentan terhadap terpaan
paham radikal terorisme.

Berdasarkan pada penelitian tersebut, menurut Ginting perlu untuk
memberikan wawasan tentang pencegahan paham radikal terorisme kepada
masyarakat. Pendekatan lunak dalam pencegahan paham radikal terorisme
termasuk dalam strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan BNPT.

Oleh karena itu, lanjutnya, penguatan nilai-nilai toleransi dan
kearifan lokal pada suatu daerah merupakan langkah yang efektif dalam
pencegahan paham radikal terorisme. Seperti melalui Kegiatan Kenali
dan Peduli Lingkungan Sendiri (KENDURI) Untuk Wujudkan Desa Siaga
Dengan Resiliensi.

“Jadi, kita harus berusaha bersama untuk mewaspadai paham radikal
terorisme sebagai  bagian dari upaya-upaya pencegahan terorisme, dalam
rangka merawat perdamaian, toleransi dan kebhinekaan Indonesia,”
pungkas Ginting.

Hadir dalam acara ini sejumlah pengurus FKPT Jakarta, yakni Ketua
Taufan Bakri, Sekretaris Rico Sinaga, dan Bendahara Muhammad Dahlan.
Narasumber lainnya AKBP Jajang Hasan Basri dari Ditbinmas Polda Metro
Jaya, Rizki Adianhar dari Kasie Media Literasi BNPT, dan Dyah
Kusumawati, akademisi dan praktisi film. Hadir pula Wakil Camat Grogol
Petamburan, Plt Lurah Grogol, Sekkel Lurah Grogol