Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Solo – Pengawasan kolektif terhadap mitra deradikalisasi sangat
penting guna mencegah mereka kembali terlibat dalam aksi terorisme
atau penyebaran paham radikalisme.
Hal itu disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan
Kemampuan BNPT, Brigjen Pol Wawan Ridwan, dalam kegiatan Koordinasi
Penguatan Interoperabilitas Aparatur Pemerintah dalam Penanggulangan
Terorisme yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/5/2025).
Menurut Brigjen Wawan, meskipun mitra deradikalisasi telah kembali ke
pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), potensi untuk
kembali tergelincir dalam jaringan radikal masih ada, terutama jika
mereka belum berhasil menemukan identitas dan peran positif di
masyarakat.
“Ini menjadi tantangan nyata yang harus menjadi fokus semua aparatur
wilayah. Jangan sampai mereka direkrut kembali oleh kelompoknya
melalui cara-cara baru,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Senin (2/6/2025).
Mitra deradikalisasi merupakan individu yang pernah terpapar paham
radikal, termasuk mantan narapidana kasus terorisme, yang kini tengah
menjalani atau telah melewati proses deradikalisasi. Tujuannya adalah
mengubah pola pikir dan perilaku menuju pemahaman yang lebih moderat
dan damai.
BNPT menilai, upaya pengawasan tak bisa dilakukan secara terpisah.
Kolaborasi antarlembaga menjadi sangat penting mengingat pola,
jaringan, dan metode penyebaran terorisme kini semakin berkembang dan
kompleks.
“Modus operandi kelompok teror terus berubah mengikuti perkembangan
zaman. Maka, pencegahannya juga harus dilakukan secara bersama-sama
oleh semua aparat,” tambah Brigjen Wawan.
Di kesempatan yang sama, Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polresta
Surakarta, Kompol Arlianto Adhy Prabowo, mengusulkan pembentukan desk
khusus di bawah koordinasi BNPT untuk menangani isu radikalisme secara
lebih terarah di wilayah Solo Raya.
“Langkah awalnya adalah membentuk desk koordinasi. Dengan begitu,
penanganan bisa lebih terstruktur, ada target, dan capaian yang
jelas,” tutur Arlianto.
Ia menambahkan, target tersebut bisa berupa penurunan tingkat risiko
mitra deradikalisasi, misalnya dari kategori “merah” (berisiko tinggi)
ke “kuning” (berisiko sedang), dalam periode tertentu.
Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta dari berbagai instansi, termasuk
TNI, Polri, pemerintah daerah, Kesbangpol, dan Kementerian Agama, yang
bersama-sama membahas upaya konkret dalam menghadapi ancaman
radikalisme di wilayah Solo Raya