Penanganan Radikalisme Bukan Tanggung Jawab Polri Saja

Jakarta- Radikalisme yang belakangan menjadi momok menakutkan di Tanah Air bukan hanya tanggung jawab Polri. Menurut pengamat politik Emrus Sihombing, masalah ini menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing.

“Tentu saja Polri berada pada garda terdepan dalam menenggakkan keamanan demi tegaknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Tapi masalah radikalisme merupakan tanggung jawab bersama,” katanya kepada Damailahindonesiaku.com.

Sependapat dengan itu, pengamat politik Bonny Hargens meminta pemerintah mendorong peningkatan peran organisasi Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam upaya mencegah pemikiran dan gerakan radikal.

Dalam keterangan tertulisnya, Bonny menjelaskan, peningkatan peran dapat dilakukan dengan mendorong keterlibatan kedua organisasi keagamaan tersebut dalam berbagai kegiatan. Juga kajian-kajian yang dapat memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat.

“Untuk itu, saya mengusulkan agar peran NU dan Muhamadiyah harus dimaksimalkan. Negara membutuhkan organisasi keagamaan ini,” katanya sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (4/5/2017).

Supaya NU dan Muhamadiyah mampu berperan lebih optimal, ujarnya, negara dapat memberikan insentif yang sifatnya formal. Bentuknya berupa anggaran khusus untuk pembangunan sosial di bidang integrasi sosial.

Dana yang dikucurkan negara tersebut dapat digunakan oleh NU dan Muhammadiyah untuk mendanai berbagai kegiatan yang memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat tentang konsep bernegara dan bermasyarakat dalam kerangka NKRI. Bonny berharap pemerintahan Pak Jokowi berani melakukan terobosan tersebut secepatnya.

Bonny menilai saat ini telah berkembang benih-benih pemikiran garis keras. Dia juga mengharapkan masalah ini tidak berkembang, yang pada akhirnya akan berdampak negatif bagi perkembangan bangsa Indonesia. Terlebih pada 2018 akan berlangsung pilkada serentak di sejumlah daerah serta pada 2019 berlangsung pemilu dan pilpres. (SS)