Penambahan Anggaran TNI Untuk Penanggulangan Terorisme

Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang dialokasikan untuk TNI, adalah untuk penguatan sarana dan prasarana di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Anggaran tersebut juga untuk Alutsista TNI, termasuk penanggulangan terorisme.

Hal itu dikatakan Panglima TNI usai mendampingi Menhan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI terkait RKA-KL APBN-Perubahan Anggaran Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2017. Rapat kerja tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2017) malam.

Gatot Nurmantyo mengungkapkan, rapat yang digelar secara tertutup tersebut membahas tentang APBN-P 2017 untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). “Hasil rapat tersebut, anggaran yang disetujui oleh Komisi I DPR RI sebesar Rp. 5.440.000.000.000,” kata Panhglima TNI dalam siaran pers yang disampaikannya kepada wartawan, Rabu (26/7/2017).

Dikatakan, penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017 yang dialokasikan untuk TNI untuk penguatan sarana dan prasarana di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Anggaran tersebut juga untuk Alutsista TNI, termasuk penanggulangan terorisme.

Sebelumnya, TNI dan Kementerian Pertahanan mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp 30 triliun, Komisi I DPR RI hanya menyepakati Rp 5,441 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke masing-masing Unit Organisasi (UO) Kemhan dan TNI. Adapun rimciannya adalah UO Kemhan Rp 1,1 trilyun lebih, Mabes TNI Rp 900 milyar lebih, TNI AD Rp 1 triliyun lebih, TNI AL Rp 1 trilyun lebih dan TNI AU Rp 1,2 trilyun lebih.