Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Palu – Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya penanganan konflik sosial dan penanggulangan terorisme yang terjadi di Sulteng sebagaimana tertuang di Rencana Aksi Daerah (RAD). Dimana hal tersebut sebagai upaya menindaklanjuti Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial.
Hal tersebut dikatakan Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggala, M.Si, , pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) dan silaturahmi Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, MH, dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam Penanggulangan Terorisme yang berlangsung di kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu, Senin (10/8/2020) siang.
“Kepala Daerah mulai dari Gubernur sampai dengan Bupati/Walikota sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah, telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan TNI dan Polri serta forum-forum kemasyarakatan seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT),” ujar Gubernur Sulteng Longki Djanggala..
Dikatakanmnya Pemprov Sulteng sangat serius dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial dan tentu juga adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman dan nyaman jika konflik tidak terjadi. Khusus kelompok radikal Poso tentunya tidak hanya Pemerintah Daerah yang berkeinginan kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bersama jajaran TNI-Polri.
“Yang lebih penting lagi ada sinergitas yang berkesinambungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di daerah terhadap berbagai ancaman keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif,” ujarnya
Diirnya mengatakan bahwa pencegahan paham radikal terorisme terhadap masyarakat sendiri dari pihak Pemprov sendiri selama ini telah melakukan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti halnya yang telah dilakukan beberapa Kementerian/Lembaga saat melakukan hal tersebut secara nasional
“Contoh di Dinas Pertaniuan Sulteng telah mensupply bahan-bahan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal yang terdampak dengan paham paham radikal itu. Pemberdayaan pertaniannya, perkebunannya, ini agar supaya mereka itu tidak ikut ikutan dengan segala macam kegiatan yang negatif itu,” kata mantan Bupati Parigi Moutong ini .
Hal ini menurutnya tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Sulteng yang khususnya masyarakat yang ada di daerah-daerah yang pernah terdampak konflik sosial dalam rangka membangun sinergisitas. “Mudah-mudahan dengan keterlibatan beberapa Kementerian dan nonkementerian dari 38 K/L ini masyarakat kami bisa lebih berdaya lagi di dalam menangkal paham radikal terorisme dan sebagainya,” ujar pria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng ini.
Untuk itu dirinya pun mengucapkan terimakasih kepada BNPT yang telah melaksanakan Rakor di Sulawesi Tengah ini apalagi Provinsi Sulteng telah dijadikan salah satu Pilot Project dalam membangsun sinergisitas dalam penanggulangan terorisme
“Kami ucapkan terima kasih kepada BNPT yang selama ini telah memilih Sulteng sebagai Pilot Project sinergisitas antar K/L . Yang mana di Sulteng ini ada lima kabupaten yang sudah ditetapkan menjadi daerah percontohan yaitu Palu, Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-una dan Morowali Utara,” ujarnya.
Dirinya berharap agar dengan adanya pertemuan ini, pihaknya dapat terus berkoordinasi dan bekerjasama dalam setiap langkah tindak sehingga dapat melakukan penanganan konflik terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku terorisme di wilayah Sulteng.
“Karena kita semua tidak ingin penanganan konflik dan penanggulangan teroris dilakukan secara serampangan yang terlepas dari unsur-unsur yang menyalahi aturan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan, yang dapat mencederai hati masyarakat,” katanya mengakhiri.
Acara silaturahmi ini dihadiri pula oleh Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira, Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Drs. Syahril Nursal, SH, MH, Komandan Korem 132/Tadulako, Brigjen TNI. Farid Makruf, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulteng Brigjen Pol. I. Nyoman Astawa, Wakapolda Sulteng Brigjen Pol. Drs. Nurwidiyanto, MM, serta beberapa perwakilan dari beberapa K/L terkait lainnya.