Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Jakarta – Pelaksanaan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) dan
Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, hanya tinggal beberapa bulan. Oleh
karena itu, Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) mengajak
seluruh komponan bangsa untuk menjadikan Pemilu sebagai sarana
mempersatukan umat dalam kepentingan bersama sebagai bangsa.
“Hajatan Pemilu nasional harus menjadi sarana menyatukan kesadaran
hidup berbangsa dan bernegara,” ujar Ketua Umum PP Persis Dr KH Jeje
Zaenudin M Ag, Senin (18/12/2023.
Untuk menghadapi kontestasi politik tersebut, menurut dia, masyarakat
tidak mungkin dan tidak boleh dipaksa untuk menyatukan pilihan kepada
salah satu calon pemimpin. Tetapi, masyarakat harus disatukan
persepsinya tentang tujuan dan cita-cita dari kehidupan berbangsa dan
bernegara secara benar.
“Sesuai dengan falsafah dan ideologi negara yang telah disepakati oleh
para pendiri negeri ini,” katanya.
Menurut dia, sebagai kontribusi terhadap bangsa dan negara, Persis
melalui Bidang dakwah, Bidang keorganisasian, bekerja sama dengan
Dewan Hisbah menyelenggarakan seminar siasah bagi para dai dengan tema
“Penguatan Nilai-nilai Siasah Ala Minhajin Nubuwwah (Etika Propetik
dalam Berpolitik)”.
“Para dai dan mubalig sebagai ujung tombak dakwah dan pembimbing umat
memiliki peran penting dalam memberi teladan kepada masyarakat untuk
menyikapi dan merespon dinamika politik dengan etika dan akhlakul
karimah dan mengamalkan akhlak para nabi,” katanya memaparkan.
KH Jeje menilai, di antara etika politik yang penting dijaga saat ini
adalah etika kesantunan dalam komunikasi dan bersosial media terkait
isu-isu politik. Sosial media harus dijadikan bahan sebagai sarana
berlomba menyebar berita-berita kebaikan (fastabiqul khairat) bukan
sebagai sarana lomba menyebar keburukan dengan berita-berita hoax dan
ghibah politik.
“Politik nubuwah yang penting juga dilakukan adalah amar makruf nahyi
munkar dalam bentuk memperkuat kontrol sosial agar tercipta pemilu
yang jujur, adil, dan damai, serta mencegah terjadi pelanggaran etika
politik seperti kecurangan dan politik uang,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, juga dibahas tentang kriteria para pemimpin yang
ideal, baik untuk legislatif maupun eksekutif. Pada garis besarnya,
kriteria pemimpin nasional yang ideal itu mencakup dua aspek: aspek
integritas dan aspek kapabilitas.
“Aspek integritas meliputi sifat – sifat jujur (shidiq), terpercaya
(amanah), cerdas (fathonah), dan terbuka atau transparan ( tabligh),”
katanya.
Menurutnya, aspek kapabilitas di antaranya mencakup kemampuan
leadership dan manajemen bernegara yang mumpuni, sanggup mewujudkan
visi dan misi yang telah dirumuskan, kuat dan sehat lahir batin,
tegas, dan berwibawa.