Pemerintah Perlu Tingkatkan Antisipasi dan Mitigasi Radikalisme dan
Terorisme Lewat AI

Jakarta – Pemerintah perlu meningkatkan upaya antisipasi dan mitigasi
terhadap berkembangnya radikalisme dan terorisme. Hal itu bisa
dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi termasuk kecerdasan
buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang ternyata dipakai juga
oleh kelompok-kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi mereka.

“Ini terutama terjadi di media sosial. Kelompok radikal dan para
pendukungnya berkembang di sana. Oleh karena itu, kemampuan
menggunakan teknologi untuk mengantisipasi itu semua menjadi hal yang
paling utama, termasuk dalam tugas-tugas yang sifatnya intelijen,”
kata Pengamat terorisme, Ansyaad Mbai di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, selama 14 tahun belakangan upaya penanggulangan terorisme
di Indonesia sudah sangat baik, fungsi dan tugas bawah tanah atau
intelijen dalam penanggulangan terorisme berjalan dengan efektif
sehingga serangan terbuka aksi terorisme terus menurun.

“Fungsi intelijen dalam penanganan terorisme tentu memegang peran yang
sangat penting. Fungsi intelijen itu harus betul-betul akurat dan
tidak boleh salah. Dan fungsi itu sudah dijalankan dengan cukup baik,”
ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) periode
2011-2014 itu.

Menurutnya, peran BNPT dalam menangani radikalisme dan terorisme di
Indonesia tidak dapat dikesampingkan karena badan ini memiliki tugas
yang strategis dalam pencegahan hingga kerja sama global.

“Selama ini BNPT punya peran yang sangat penting di semua langkah yang
berkaitan dengan upaya menangani terorisme, baik itu berupa
pencegahan, penindakan, maupun kerja sama internasional,” ujar mantan
Kepala BNPT ini.

Ansyaad juga mengapresiasi BNPT dalam menanggulangi terorisme selama
14 tahun lembaga itu berdiri. Salah satu keberhasilan tugas itu
tergambar dari tidak adanya serangan teroris secara terbuka (zero
terrorist attack) di Indonesia sepanjang tahun 2023 hingga Juni 2024.

Ansyaad berharap pemerintah bisa terus meningkatkan koordinasi antara
kementerian/lembaga terkait, dalam menghadapi tantangan menangani
radikalisme dan terorisme yang sudah mulai memanfaatkan kemajuan
teknologi.

Dia menekankan, penanganan radikalisme dan terorisme membutuhkan
keterlibatan banyak pihak dan tidak bisa dilakukan satu lembaga.

“Upaya melawan radikalisme dan terorisme itu harus menggunakan
pendekatan the whole of government approach. Pendekatan yang
melibatkan semua lembaga”