Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Islamabad – Upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme global membutuhkan pendekatan yang menyentuh akar ideologi, bukan sekadar penegakan hukum secara fisik. Dalam sebuah pertemuan strategis di Kementerian Dalam Negeri Pakistan di Islamabad, Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi menegaskan bahwa para ulama dan sarjana agama adalah mitra yang mutlak dan tidak tergantikan dalam memenangkan pertempuran melawan narasi ekstremis.
Mohsin menjelaskan, Pemerintah Pakistan secara agresif merangkul tokoh lintas mazhab untuk mengembalikan esensi ajaran Islam yang damai serta memperkuat kohesi nasional dari ancaman disintegrasi. Langkah ini menandai babak baru di mana mimbar-mimbar keagamaan bertransformasi menjadi garis depan dalam mempromosikan moderasi secara terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini ia sampaikan pada Selasa (16/6/2026).
“Saya memandang para ulama sekalian sebagai pilar utama yang sangat berharga dalam perjuangan kita bersama melawan paham ekstremis dan dalam merajut kembali kebersamaan nasional kita,” tegas Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di hadapan ratusan tokoh agama yang hadir. Beliau mengapresiasi pengorbanan para ulama yang datang dari berbagai pelosok daerah demi menyatukan persepsi kebangsaan.
“Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam, khususnya bagi Anda sekalian yang telah menempuh perjalanan jauh dari luar Islamabad untuk duduk bersama di sini. Bagi pemerintahan kami, komunitas religius bukan sekadar objek kebijakan, melainkan pemangku kepentingan kunci dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Oleh sebab itu, saya berkomitmen penuh untuk terus memperkuat keterlibatan dan dialog dengan para pemikir dari semua mazhab tanpa terkecuali,” urai Naqvi mengenai visi kolaboratifnya.
Pemerintah mengapresiasi kinerja Komite Nasional Paigham-e-Pakistan yang berhasil menyatukan representasi dari seluruh pesantren dan dewan keagamaan utama dalam satu platform tunggal. Forum ini dipandang sebagai pencapaian luar biasa dalam membangun konsensus nasional untuk menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama.
Guna memperluas dampak dari gerakan kontranarasi ini, pemerintah mengusulkan perluasan struktur komite hingga ke tingkat distrik agar pesan-pesan moderasi dapat tersampaikan secara masif hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Keberhasilan penyampaian satu pesan damai yang seragam dari lebih dari 22.000 masjid di seluruh negeri menjadi bukti nyata kekuatan persatuan sosioreligius tersebut.
“Ketika lebih dari dua puluh dua ribu masjid di seluruh penjuru negeri menyuarakan satu pesan perdamaian yang sama, saya melihat itu sebagai sebuah sinyal persatuan yang sangat kuat dan mematikan bagi narasi kelompok teroris,” jelas Naqvi dengan penuh optimisme. Ia mendesak para ulama untuk menggunakan dalil-dalil suci sebagai instrumen pelumpuh doktrin radikal. “Dalam menghadapi ancaman terorisme yang masih berlangsung, saya sangat menghargai dukungan konsisten yang telah Anda berikan melalui pernyataan resmi, khotbah, dan fatwa-fatwa keagamaan yang mengutuk kekerasan. Namun, tugas kita belum selesai. Saya meminta Anda sekalian untuk melangkah lebih jauh dengan menjelaskan secara gamblang, berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Hadis, bagaimana Islam memandang pemberontakan, penciptaan kekacauan, dan tindakan apa pun yang bertujuan melemahkan otoritas negara yang sah,” paparnya secara instruktif.
Selain isu internal, dinamika ruang publik dan kebebasan berpendapat juga menjadi sorotan tajam dalam upaya meredam konflik komunal. Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan ekspresi tidak boleh disalahgunakan sebagai tameng untuk menghina keyakinan atau mazhab lain, karena setiap negara berhak membatasi ucapan demi menjaga ketertiban umum.
Secara geopolitik, Pakistan juga membuktikan komitmen damainya di panggung internasional, seperti dalam upaya meredakan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat yang dimotori oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Field Marshal Asim Munir. Pendekatan jujur dan mengutamakan keselamatan jiwa terbukti mampu menciptakan ruang dialog di tengah ancaman konflik bersenjata.
“Masyarakat luas harus memahami dengan sejelas-sejelasnya mengenai apa yang sebenarnya diajarkan oleh Islam terhadap mereka yang nekat menantang otoritas negara melalui jalan kekerasan atau terorisme, termasuk konsekuensi berat yang harus mereka tanggung di dunia dan akhirat,” ungkap Naqvi menutup pandangannya mengenai supremasi hukum. Ia menginginkan agar edukasi ini tidak bersifat momentum semata.
“Saya tidak ingin keterlibatan kita ini hanya bersifat musiman atau terjadi di saat-saat sensitif seperti bulan Muharram atau Rabiul Awal saja. Pintu Kementerian Dalam Negeri akan selalu terbuka lebar setiap hari untuk konsultasi dan kerja sama, karena saya mengusulkan agar kita melakukan interaksi rutin bulanan. Kita harus fokus pada perbaikan diri dan tanggung jawab komunitas kita masing-masing daripada sibuk mengkritik mazhab lain, sebab ketegangan sosial sering kali lahir ketika individu terlalu mencampuri urusan orang lain,” pungkasnya menegaskan arah baru moderasi beragama di Pakistan.