Pemerintah Antisipasi Ancaman Terorisme Jelang Pilpres 2019

Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah siap mengantisipasi berbagai ancaman keamanan selama tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Salah satunya adalah ancaman terorisme.

“Potensi ancaman terorisme pasti ada, dan itu yang kita waspadai, antisipasi, jangan lengah,” kata Ryamizard, usai melakukan kunjungan kerja ke Filipina dilansir Antaranews.com, Sabtu (11/8/2018).

Ryamizard mengatakan antisipasi dan pencegahan yang efektif harus dilakukan oleh semua pihak, dengan melibatkan seluruh instansi termasuk rakyat. “Tidak mungkin hanya aparat keamanan saja, semua harus terlibat semua instansi dan rakyat,” ujarnya.

Menhan menegaskan ancaman terorisme itu nyata. “Maka perlu kerja sama semua pihak untuk mengantisipasi dan mengatasinya. Di dalam negeri kita harus solid, bersatu. Dengan luar negeri, kita harus menjalin kerja sama yang baik dengan semua negara untuk memberantas terorisme. Kita tidak bisa sendiri-sendiri,” kata mantan kepala staf Angkatan Darat itu.

Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan ada lebih dari 500 orang milisi ISIS asal Indonesia telah kembali ke Tanah Air dari Suriah dan Irak.

Mereka ini termasuk kategori Foreign Terrorist Fighters (FTF) atau pelaku terorisme di luar negeri yang kembali ke negaranya. Mereka ini nantinya yang harus terus dipantau.

Ryamizard juga mengingatkan kondisi geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra, sangat terbuka untuk aksi-aksi terorisme. “Karena itu perlu kerja sama baik di dalam maupun dengan negara-negara lain, termasuk Filipina,” ujar Ryamizard.

Selain kerja sama global, Pemerintah Indonesia mengelaborasi pendekatan lunak dan keras. Pendekatan lunak adalah langkah pencegahan melalui berbagai kegiatan kontra-radikalisasi dan deradikalisasi. Pendekatan keras ditempuh oleh BNPT bersama TNI dan Polri dengan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.