Pemberantasan Radikalisme Harus dengan Soft Approach

Jakarta – Persoalan radikalisme tidak dapat diselesaikan dengan tindakan kekerasan, karena akar persoalan radikalisme lebih banyak bersumber pada ideologi keagamaan. Karena itu pendekatan soft approach harus dikedepankan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung upaya pemberantasan radikalisme yang mengedepankan kemanusiaan.

“Pemerintah perlu bersikap dan bertindak tegas mengatasi persoalan radikalisme dengan tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan ketahanan lingkungan berbasis keluarga,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam Muhasabah 2017 dan Resolusi 2018 PBNU di Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Dikutip dari laman www.antaranews.com pada Kamis, (4/18) Said Aqil mengatakan Kementerian Agama sebagai “leading sector” dalam penanganan radikalisme agama perlu mengambil peran lebih dengan mengerahkan resources yang dimiliki dalam upaya menangkal radikalisme dimasyarakat.

“Terutama mengembangkan wawasan keagamaan yang nasionalis melalui pembobotan kurikulum, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan pengelolaan program strategis seperti bidik misi dan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan),” katanya.

Peran unit kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila juga perlu lebih intensif dan optimal dalam upaya pemantapan ideologi Pancasila di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), kementerian dan lembaga negara, BUMN, dan TNI/Polri.

Menurut PBNU, untuk menangkal ideologi radikalisme harus melalui gerakan terstruktur, masif, dan komprehensif melibatkan berbagai aspek, yakni politik, keamanan, kultural, sosial-ekonomi, dan agama.

Agama menjadi salah satu penyumbang radikalisme melalui pemahaman bahwa Islam menuntut institusionalisasi politik melalui negara Islam atau Khilafah Islamiya.

Ajaran ini membuat orang Islam dimanapun untuk bertindak terhadap kekuasaan yang sah meski kekuasaan itu tidak menghalangi bahkan memfasilitasi pelaksanaan ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji.

“ideologi pemberontakan ini menghalalkan kekerasan yang bisa menjadi nyata jika kondisi politik dan kekuatanya memungkinkan,” kata Said Aqil.