PBNU Sebut Negara Islam Akan Bubar Jika Khilafah Diteruskan

Jakarta – Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan khilafah akan membuat negara-negara, termasuk negara Islam, bubar.

“Kalau kita teruskan pandangan yang menganggap khilafah sebagai cita-cita, ini semua harus dibubarkan. Bukan hanya NKRI, tapi Malaysia, Brunei, Saudi bubar dijadikan satu khilafah. Ini akan menimbulkan bencana kiamat bagi seluruh dunia,” ujar Yahya dalam Seminar Internasional yang diselenggarakan Gerakan Pemuda Ansor-BPIP, Rabu (28/10).

Diketahui, salah satu konsepsi khilafah yang populer ialah menyatukan semua negara dalam satu kekuasaan kekhalifahan Islam.

Meski demikian, Yahya mengakui ada sejarah panjang pertentangan antara negara dan kelompok tertentu kaum muslim, di dunia maupun Indonesia.

“Karena kenyataanya masalah itu memang ada,” ujar dia.

Misalnya, pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), yang disebutnya sama dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Selain itu, ada kasus terorisme bom Borobudur (1985) dan pembajakan pesawat Garuda (1981) yang dilakukan oleh ekstrimis Islam.

“Bahkan, konstituante sebagai hasil Pemilu 1955 sudah berdebat sengit sekali untuk memperdebatkan pilihan antara ideologi Islam atau Pancasila sebagai dasar negara,” imbuh Yahya.

Pihak Nahdlatul Ulama pun, kata dia, sudah berpikir untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini sesuai perkembangan zaman.

“Supaya kita tidak hanya mengambil dan menerapkan yurisprudensi yang dihasilkan pada abad pertengahan atau abad abad yang lampau, tapi harus sesuai konteks realitas saat ini,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan Indonesia beruntung memiliki ormas Islam moderat yang kuat, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

“Kami sangat beruntung memiliki organisasi Islam moderat yang kuat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiah, yang terus mengemukakan pandangannya bahwa Pancasila akan selalu sejalan dengan Islam dan negara,” ujar dia.

Mahfud pun sepakat dengan pandangan Presiden keempat RI sekaligus mantan Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tentang Pancasila yang bisa melindungi kaum muslim maupun non-muslim.

“[Pancasila] sesuai dengan demokrasi, cerminan jenis pemerintahan non-otoriter, keadilan dan persamaan yang mencerminkan pemerataan kekayaan dan persamaan di depan hukum,” ujarnya.

“Lebih lanjut Wahid menyatakan bahwa Pancasila dan Islam di Indonesia ibarat dua sisi mata uang yang saling menguatkan, bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar seluruh rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim,” lanjut Mahfud.